Social Media

Batasan, Pembagian Dan Jenis Sosiologi


Batasan Pembagian Jenis Sosiologi Hukum


A. BATASAN SOSIOLOGI
Dilihat dari sudut etimologi sosiologi berasal dari dua suku kata:
- Sadus = kawan
- Logos = ilmu pengetahuan
Berdasarkan sudut etimologi, dapat diberikan batasan sosiologi sebagai ilmu pengetahuan yang mempelajari bagaimana kita hidup berkawan atau juga bermasyarakat.
Pada hakekatnya sangat sulit untuk merumuskan batasan sosiologi yang mencakup keseluruhan pengertian sifat dan hakekat sosiologi. Biasanya suatu batasan hanya dapat dipergunakan sebagai pegangan sementara. Oleh karena itu definisi atau batasan yang mencoba menjawab ilmu pengetahuan yang terdiri dari kata "socies" dan "logos" ini.
Seorang ahli yaitu Furfey secara khusus mempelajari batasan-batasan sosiologi, menemukan 81 definisi sosiologi dari sosiolog diberbagai zaman dan menyusun buku sebelum tahun 1970an. Dari sekian banyak batasan sosiologi itu oleh Furfey kemudian diperoleh tujuh kategori para ahli yang memberikan definisi sosioiogi sebagai berikut:
Kategori terbesar terdiri dari 23 batasan yang menunjukkan bahwa obyek studi sosiologi adalah masyarakat, kelompok-kelompok sosial dan kesatuan berorganisir lainnya.
Tujuh Belas batasan yang mengambil sebagai obyek studi yaitu, kehidupan kelompok, antar Para anggota kelompok, dan tingkah lain orang-orang dalam situasi kelompok.
Dua belas batasan yang mengemukakan hubungan-hubungan sosial atau asosiasi sebagai obyek materil.
Sebelas batasan yang menyebutkan gejala sosial sebagai obyek.
Empat batasan menyebutkan tentang kenyataan-kenyataan sosial.
Tujuh definisi menyebutkan obyek studi sosiologi secara samar¬samar.
Sembilan definisi yang tidak menyebutkan obyek studi sosiologi. (Soedjoro Dirdhosiswono, 1982:18-19).
Dari ketujuh kategori di atas, dapatlah disimpulkan, bahwa sosiologi adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari masyarakat, kehidupan kelompok, serta gejala-gejala sosial yang terdapat dalam pergaulan hidup, sebagaimana adanya.
Apabila dikaji berdapat batasan sosiologi seperti dikemukakan beberapa Cara ahli
1)  Menurut Pittrim Sorokin (Soejono Soekanto, 1982:17), sosiologi adalah ilmu yang mempelajari hubungan dan pengaruh timbal batik antara aneka macam gejala-gejala sosial, misalnya antara gejala ekonomi dengan agama, keluarga dengan moral, hukum dengan ekonomi, gerak masyarakat dengan politik dan lain sebagainya.
2)    Hubungan dan pengaruh timbal batik antara gejala sosial dengan gejala-gejala lain misalnya gejala geografis, biologis dan sebagainya.
3)      Ciri-ciri umum dari pada semua jenis gejala-gejala sosial.
4)   Menurut Roucek dan Warren (Soejono Soekanto, 1982:17), sosiologi adalah ilmu yang mempelajari hubungan antara rranusia dalam kelompok-kelompok.
5)    Menurut J.AA van ,Doom dan CI Lammers (Soerjono Seakanto, 1982:17), sosiologi adalah ilmu pengetahuan tentang struktur-struktur dan proses-proses kemasyarakatan yang bersifat stabil.
6)    Selo Soemardjan dan Soelaeman Soemardi (1964:14), sosiologi atau ilmu masyarakat adalah ilmu yang mempelajari struktur sosial dan proses-proses sosial, termasuk perubahanperubahan sosial.
7)  Menurut Sodiman Kartohardiprojo (Soedjono Dirjosisworo, 1982:20), sosiologi adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari gejala-gejala dalam pergaulan hidup manusia, termasuk di dalamnya hubungan¬huburgan hukum, akibat hukum dan sebagainya, dilihatnya sebagai gejala-gejala masyarakat.
8)    Menurut Soedjono Dirdjosisworo (1982:20), sosiologi adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari pergaulan hidup manusia (masyarakat) beserta gejala-gejala sebagaimana adanya.
Dengan demikian dapatlah dimengerti bahwa sosiologi adalah ilmu tentang masyarakat yang mempelajari masyarakat secara keseluruhan, meliputi struktur sosial dan proses-proses sosial termasuk perubahan¬perubahan sosial, hubungan antara manusia dengan manusia, manusia dengan kelornpok, kelompok dengan kelompok, baik formil, materil, statis atau dinamis. Dengan ringkas sosologi pada hakekatnya ingin mengetahui keadaan yang sebenarnya dari hidup masyarakat.

B. PEMBAGIAN SOSIOLOGI
Objek sosiologi, yaitu masyarakat yang dilihat dari sudut hubungan antara manusia dan proses yang timbul akibat hubungan manusia dalam masyarakat. Jadi, yang dipelajari dalam sosiologi itu sangat luas antara lain sebagai berikut. Hubungan timbal balik antara manusia dengan manusia lain. Hubungan antara individu dengan kelompok. Hubungan antara kelompok satu dengan kelompok lain.
Sifat-sifat dari kelompok-kelompok sosial yang bermacam-macam coraknya.
Berdasarkan kekhususan dari ruang lingkupnya, menurut Soerjono Soekanto sosiologi dapat diklasifikasikan menjadi dua macam cabang, yaitu sosiologi umum dan khusus.
a. Sosiologi Umum
Mempelajari dan menyelidiki tingkah laku manusia pada umumnya, dalam mengadakan hubungan masyarakat.
b. Sosiologi Khusus
Mempelajari dan menyelidiki berbagai sektor kehidupan bermasyarakat, dari suatu segi kehidupan tertentu. Contoh: Sosiologi pembangunan, membahas masyarakat di dalam pembangunan. Sosiologi industri, membahas masyarakat dalam dunia industri. Sosiologi politik, membahas masyarakat dalam hubungannya dengan politik. Sosiologi hukum, membahas tingkah laku manusia dan masyarakat dalam kaitannya dengan hukum yang berlaku. Sosiologi pedesaan, membahas masyarakat di pedesaan. Sosiologi perkotaan, membahas masyarakat di kota-kota. Sosiologi pendidikan, membahas hubungan gejala kemasyarakatan dengan pendidikan. Dan masih ada sosiologi yang lain.
Beberapa teori-teori sosiologi itu yang paling banyak adalah berasal dari barat. Orang yang pertama kali memakai istilah atau pengertian sosiologi adalah Auguste Comte. Dialah yang dianggap sebagai bapak sosiologi pertama.

C. JENIS-JENIS SOSIOLOGI HUKUM
1.    SOSIOLOGI HUKUM SISTEMATIS
Sosiologi hukum sistematis bertugas menelaah hubungan fungsional antara kenyataan sosial, jenis-jenis hukum (kinds of law), kerangka hukum (f rameworkof law), dan sistem-sistem hukum (systems of law). Dalam kelompok-kelompok terjelmakan kerangka-kerangka hukum. Kerangka-kerangka hukum ini adalah sintese dan keseimbangan (equalibria) antara berbagai jenis hukum. Struktur kelompok yang dibangun oleh sintese dan keseimbangan diantara berbagai bentuk kemasyarakatan (sociality). Dalam masyarakat majemuk, sintese-sintese dan keserbanekaan kelompok-kelompok  melahirkan sistem-sistem hukum.
Jenis-jenis hukum yang bersaing di dalam kerangka hukum menurut dua aspek: horizontal dan vertikal. Sudut pandangan horizontal menganggap jenis-jenis hukum sebagai fungsi-fungsi dari kedalaman yang sama; sudut tinjauan vertikal menganggap jenis-jenis hukum sebagai fungsi-fungsi dari lapisan-lapisan kedalaman yang tindih-menindih dalam kenyataan hukum. Setiap bentuk kemasyarakatan yang aktif, yang mewujudkan suatu segi dari cita kebenaran, dan setiap lapisan ke dalam dari kenyataan hukum mempunyai dua tugas; (1) menelaah jenis-jenis hukum sebagai fungsi-fungsi dari berbagai macam bentuk kemasyarakatan; (2) menelaah jenis-jenis hukum sebagai fungsi-fungsi lapisan-lapisan kedalaman yang dapat ditemukan di dalam setiap bentuk kemasyarakatan, apabila bentuk kemasyarakatan itu menjadi fakta normatif.
a.    Bentuk-Bentuk Kemasyarakatan dan Jenis-Jenis Hukum
1)   Klasifikasi Bentuk-bentuk Kemasyarakatan
Klasifikasi horizontal dari bentuk-bentuk kemasyarakatan berkembang pada dua tingkatan kedalaman yang berlainan: kemasyarakatan yang langsung dan spontan dan kemasyarakatan yang terorganisasi dan direfleksikan. Kemasyarakatan yang spontan dijelmakan dalam keadaan-keadaan langsung (spontaneous states) dari akal budi kolektif, baik berupa praktek-praktek yang dibimbing oleh pola yang luwes, maupun perbuatan-perbuatan kolektif yang melahirkan hal-hal baru serta bersifat kreatif. Kemasyarakatan yang terorganisasi terikat pada pola tingkah laku kolektif dalam arti dibimbing oleh pola-pola yang baku (chrystalized) dalam skema-skema yang dibuat dengan sengaja, yang telah ditentukan terlebih dahulu dan terpusat (centralized). Demikianlah, maka kemasyarakatan yang terorganisasi mentang dinamika spontanitas dari akal budi kolektif dan terpisah daripadanya. Berbagai jenis kemasyarakatan spontan mengadakan tekanan-tekanan ke dalam, bertindak secara spontan dalam kesadaran kita menganggapnya sebagai suatu tekanan dari suatu keadaan kesadaran ini kepada kesadaran yang lainnya dan dalam kehidupan kolektif sebagai tekanan dari suatu bentuk kemasyarakatan yang spontan kepada yang lainnya. Sebaliknya, dalam kemasyarakatn terorganisasi lebih kepada adanya sangsi-sangsi dan pemaksaan dari luar, yang kadangkala terpencil dan sempit dari struktur bawah (infrsturktur) yang spontan dan terkadang pula struktur bawah ini dalam keadaan tertentu menjadi transcendent. Sementara watak atau struktur atas (superstruktur) tergantung kepada sifat sampai dimana dikelilingi oleh struktur bawah yang spontan dan dalam bentuk-bentuk yang khusus. Dengan demikian kemasyarakatan yang spontan selalu mendasari kemasyarakatan yang terorganisasi.
Dalam kemasyarakatan yang spontanitas, boleh jadi orang pada mulanya memandang kemasyarakatan karena interpenetrasi atau peleburan sebagian (partialfusion) kedalam “kita” (We), sebagai kebalikan dari kemasyarakatan karena interpendensi (saling bergantung) antara intuisi kolektif dan perhubungan kelambangan (symbolic communication). Jikalau timbul suatu “Kita” (“Kita bangsa Amerika”, Kita bangsa Prancis”, “Kita bangsa Inggris”, “Kita kaum plotter”, “kita kaum intelektual” dan lain-lainnya), maka “Kita”, ini merupakan suatu keseluruhan yang tidak terbagi lagi, suatu kesatuan baru yang tidak dapat diurai menjadi jumlah anggota-anggotanya dan bagian-bagian itu tersimpul di dalam keseluruhan.
Lain sekali halnya dengan Kemasyarakatan karena konvergensi dan interdependensi, di mana kesadaran dan kelakuan-kelakuan membentuk suatu kenyataan baru karena koordinasi dan erat hubungan timbal baliknya. Walaupun kesadaran dan kelakuan-kelakuan saling terikat antara keduanya, namun pada hakikatnya keduanya tetap berbeda. Kesadaran dan kelakuan tetap saling transcendent dan bertentangan dengan keseluruhannya meskipun salin berorientasi satu sama lain. Kesadaran dan kelakuan saling berhubungan dengan perantara tanda-tanda seperti perkataan, isyarat, pernyataan, tanda-tanda lahiriah, kelakuan-kelakuan yang berarti. Demikianlah, tanda-tanda sebagai perantara, sedangkan pola-pola, lambang-lambang sebagai dasar yang pertama dari terbentuknya kemasyarakatan. Misalnya, dalam pertukaran, persetujuan (kontrak), perhubungan mengenai milik (kekayaan), maka hanyalah isyarat-isyarat lahirih (gestures), pernyataan-pernyataan tertulis digunakan sebagai dasar (basis) bagi ikatan-ikatan yang diperbuat.
Kriterium kedua untuk membeda-bedakan bentuk-bentuk kemasyarakatan ialah intensitas kemasyarakatan yang spontan oleh peleburan hanya untuk sebagian. Apabila kesadaran terbuka hanya pada permukaan tetapi tertutup pada bagian yang lebih dalam dan bersifat lebih pribadi disebut massa (masses). Apabila kesadaran terbuka dan saling menyusup sampai pada tingkatan-tingkatan yang aspirasi kepribadian diintegrasikan dalam “Kita” tetapi tidak mencapai puncak integrasi disebut perkauman (community) dan apabila kesadaran terbuka selebar-lebarnya dan kedalaman tidak termasuk dalam pribadi diintegrasikan dalam peleburan kita sebut communion.
Tebal tipisnya peleburan dan tenaga tekanan adalah sama sekali tidak saling bersesuaian, bertentangan dengan apa yang kita duga. Masa peleburan kesadaran itu paling dangkal adanya dan lapisan-lapisan terdalam tertutup bagi satu sama lain, tetapi tekanan kelompok terhadap individu paling kuat. Sebaliknya, ketika peleburan sebagian dari kesadaran itu merangkum dan mengintegrasikan lapisan-lapisan “aku” lebih dalam maka tekanan terasa kurang dari spontanan sosial. Dalam perkauman (community) tekanan tidak sekuat dalam massa (mases), dalam communion tidak sekuat dalam masyarakat, yang pada hakikatnya hampir tak sekuat seperti tak kelihatan. Selain itu, kehebatan dan luas kemasyarakatan berdasarkan interpenetrasi, maka intens (hebat) ikatan kemasyarakatan, bukannya makin luas. Tetapi sebaliknya: makin intens makin kurang luas; makin luas, makin kurang hebat. Demikianlah, pada lazimnya, Communion terwujud dalam lingkungan yang sangat terbatas, misalnya communion lebih mudah dalam serikat buruh daripada federasi serikat-serikat buruh. Perkauman itu adalah bentuk kemasyarakatan di dalam suatu kelompok sedangkan massa dan communion merupakan bentuk kemsayarakatan yang terjelma dalam keadaan tertentu saja.
Penjelmaan-pejelmaan kemasyarakatan kerana semata-mata adanya konvergasi (karena ada titik konvergensi atau hanya karena persamaan, pembatasan-pembatasan tertentu, dank arena “hubungan dengan orang-orang lain, baik yang bersifat antar perseorangan atau antar kelompok yang dinyatakan dengan suatu ukuran. Dan adalah isi ini, yang menjadi tujuan (obyek) gerak penyelarasan kembali (rapprochement) atau perpisahan. Bahkan individu-individu atau kelompok-kelompok yang bersengketa atau bertempur, harus lebih dahulu bertemu dalam suatu obyek-obyek keinginan, kebutuhan, kepentingan, yang dalamnya mereka tidak mencapai saling pengertian. Dalam pengertian ini, maka tidaklah ada perumusan, perjuangan, atau sengketa yang tanpa titik convergensi dalam suatu tanda yang sama, titik convergensi yang ada lebih dahulu daripada ketegangan, tabrakan, pembatasan atau penyamaan.
Kemasyarakatan karena peleburan sebagian dapat dibagi berdasarkan fungsinya. Fungsi adalah semata-mata suatu aspek dari suatu tugas (task) bersama yang harus diselenggarakan dan sangat berbeda dengan tujuan (yang telah ditentukan terlebih dahulu dalam suatu peraturan (statute) dan hanya berhubungan dengan superstruktur yang terorganisasi) yakni motif dari tindakan (perbuatan) kolektif (collective action), istilah untuk aspirasi dalam kemasyarakatan berdasarkan peleburan (tujuan serta nilai, ke mana ia cenderung). Pertama, kemasyarakatan bersifat unifungsional apabila aktivitasnya terwujud dalam suatu tujuan saja artinya mendapat inspirasi oleh satu tugas saja, mendapatkan inspirasi oleh satu nilai saja yang dijelmakan dalam satu tujuan saja misalnya peleburan sebagain buruh dalam satu pabrik dan sebagainya. Kedua, kemasyarakatan bersifat multifungsional dimana di dalamnya terdapat berbagai tugas. Ketiga sifatnya suprafungsional yang didalamnya tersangkut keseluruhan tugas-tugas yang tidak dapat disebutkan satu per satu aspek dari keseluruhan tugas tersebut, misalnya peleburan sebagian anggota-anggota suatu bangsa.
Kemasyarakatan unifungsional mengabdi pada kepentingan khusus, kemasyarakatan superfungsional mengabdi pada kepentingan umum (bersama), sedangkan kemasyarakatan multifungsional mengabdi pada kepentingan khusus dan kepentingan umum. Kepentingan umum (bersama) bukan berarti kepentingan dalam kemasyarakatan itu sama. Kepentingan bersama merupakan keseimbangan (equilibrium) diantara kepentingan-kepentingan yang saling bertentangan dan jumlah aspek-aspek yang senilai dari kepentingan bersama adalah sama dengan jumlah kemungkinan-kemungkinan dari berbagai macam yang bertentangan yang hakikatnya dapat berubah-ubah.

2)   Jenis-jenis Hukum yang Bersesuaian dengan Bentuk-bentuk Kemasyarakatan
Mikrososiologi hukum membedakan jenis hukum yang sama jumlahnya dengan bentuk kemasyarakatan yang aktif. Jenis-jenis hukum berdasarkan klasifikasi sosiologis secara horizontal, mengemukakan perbedaan jelas antara hukum sosial dan hukum perseorangan (hukum antar perseorangan, inter individual law). Hukum sosial adalah suatu hukum yang berdasarkan integrasi obyektif ke dalam “Kita” ke dalam keseluruhan yang imanen. Orang diperbolehkan dikenakan hukum dan ikut langsung ke dalam keseluruhan untuk mengambil bagian dalam hubungan-hubungan hukum. Hukum sosial berdasarkan pada kepercayaan sehingga hukum sosial tidak dapat dipaksakan dari luar dan hanya mengatur dari dalam dengan cara imanen. Sehingga hukum sosial itu bersifat otonom.
Hukum perseorangan (individual law) merupakan hukum antar perseorangan dan kelompok yang berdasarkan pada ketidakpercayaan (curiga). Hukum perseorangan mendekatkan orang-orang dengan lainnya namun juga memisahkan dan membatasi kepentingan mereka. Terdapat hukum perdamian yang saling bantu-membantu, mempunyai tugas yang diemban bersama-sama namun di sisi lain terdapat hukum sengketa, hukum peperangan dan hukum perpisahan, yang dapat memecah belah mereka. Berdasarkan tuntutan-tuntutan dan kewajiban-kewajiban dalam hukum sosial dan hukum perseorangan sangatlah berbeda. Hukum sosial dengan tuntutan dan kewajiban yang saling susup-menyusupi satu sama lain yang merupakan keseluruhan yang tidak terpecahkan dan yang berlaku adalah keadilan distributif. Dalam hukum perseorangan tuntutan dan kewajiban hanya membatasi dan saling bertabrakan serta menggunakan keadilan komutatif.
Dalam kemasyarakatan interpenetrasi terbagi dalam massa, perkauman (community) dan communion maka hukum sosial dapat dibagi menurut tingkat intersitanya yakni hukum sosial untuk massa, hukum sosial untuk perkauman, dan hukum sosial untuk communion.
Hukum sosial massa, bahwa ikatan persatuan dalam massa itu sangat lemah namun daya tekannya sangat kuat, maka hukum sosial sebagai pengintegrasi berlaku tidak kuat dan lebih banyak melakukan kekerasan. Integrasi yang tercapai hanya terlihat pada permukaan saja. Hukum berlaku bergantung kepada jaminan yang menjadi dasarnya. Tuntutan dari kelompok menguasai kewajiban-kewajibannya sehingga unsur atributif hampir lenyap menghilang kebelakang unsur yang bersifat imperatif. Sedangkan hak-hak dari anggota yang berintegrasi tidak dapat diketengahkan. Hukum sosial massa berciri hukum obyektif (perintah-perintah) yang hampir mengabaikan hak-hak subyektif. Maka hukum yang mengintegrasikan massa di antara semua bentuk hukum sosial adalah yang paling dekat kepada hukum penguasaan yang subordinatif.
Hukum sosial perkauman, pada hakikatnya perkauman merupakan peleburan untuk sebagain (partial fusion) dan tekanan maka asas hukum sosial yang timbul dalam perkauman ditandai dengan sifat-sifat yang mengikat dan keras. Sifatnya yang mengikat dari hukum sosial perkauman dipengaruhi oleh dua faktor asasi, sebagaimana yang dikemukakan. Pertama, perkauman adalah bentuk paling seimbang dari kemasyarakatan (sociality) yang berdasarkan interpenetrasi dan biasanya merupakan suatu ikatan sosial yang sangat mantap (stable), yang paling mudah terwujudkan di dalam suatu kelompok. Ini biasanya memberi suatu keteguhan dan kekuatan yang jauh melebihi apa yang diduga kepada fakta normatif dari masyarakat, kepada jaminan yang menjadi tempat berpijaknya hukum tersebut. Kedua, perkauman pada umumnya merupakan suatu bentuk kemasyarakatan yang sangat menguntungkan bagi lahirnya hukum, karena disanalah kepercayaan-kepercayaan hukum cenderung untuk dibedakan dari kepercayaan-kepercayaan moral dan ekstase mistik (bersifat religi dan magi), seperti yang sering berlaku dalam communion. Dalam hukum sosial perkauman suasana atau iklim dari suatu perkauman (community) adalah suatu milieu yang sangat baik bagi keseimbangan antara hukum sosial yang obyektif dan hak-hak yang subyektif.
Hukum sosial communion, mendefinisikan communion sebagai peleburan sebagian (partial fusion) yang paling kuat  dan tekanan yang paling lemah maka hukum sosial communion ditandai dengan asas yang berwibawa dan tekanan yang kurang. Misalnya wibawa adat yang diperlemah karena umur communion yang sangat singkat karena ketiadaan kematapan (stability) dari interpenetrasi yang dalam. Communion sering bercorak karismatis dan mistis. Lingkungan yang lebih pada kepercayaan-kepercayaan agama dan moral daripada kepercayaan-kepercayaan hukum. Dalam kelompok dengan hukum sosial communion, hukum sosial obyektif menguasai hak-hak subyektif.
Bentuk kemasyarakatan berdasarkan interdependensi dan pembatasan yang dibagi dalam hubungan yang berdasarkan perpisahan, penyelarasan kembali (rapprochement) dan yang sifatnya sempurna maka hukum perseorangan dapat dibagi atas hukum perseorangan berdasarkan pemisahan, hukum perseorangan berdasarkan rapprochement, dan hukum perseorangan berdasarkan struktur campuran.
Hukum perseorangan berdasarkan pemisahan, hukum ini timbul dari sengketa, pertentangan, benturan, dan persaingan di dalam keseluruhan (kelompok) mereka. R. Ihering , merasa  yakin bahwa semua hukum perseorangan mempunyai asal yang sama, dan tidak lain dan tidak bukan adalah prosedur hukum mengenai sengketa-sengketa bersifat formal dan menjamin kesetiaan segenap pihak kepadanya. Hukum perseorangan berdasarkan pemisahan merupakan tipe yang sangat umum dalam hukum perseorangan karena tidak dibatasi oleh hukum rapprochement maupun hukum perseorangan campuran. Hukum jenis ini mudah mengubah dirinya menjadi hukum siapa yang terkuat (law of the strongest) yang selanjutnya melebur kesegala peraturan hukum kemudian menjadi kekerasan. Singkatnya, hukum perseorangan berdasarkan  pemisahan unsur atributnya mendorong pemisahan dan menguasai unsur imperatif yang hampir tidak kelihatan.
Hukum perseorangan berdasarkan rapprochement, hukum rapprochement atau dinamakan juga hukum penyelarasan kembali memiliki bentuk yang agak aneh. Hukum ini ditandai dengan adanya hubungan yang pasif. Mungkin untuk menemukan peristiwa-peristiwa yang didalamnya rapprochement adalah suatu unsur utama, tetapi tidak istimewa dari hubungan-hubungan dengan yang lainnya, adalah suatu unsur yang dihalangi oleh sedikit pemisahan yang masih ada. Itulah sebabnya rapprochement menjadi bentuk kemasyarakatan yang aktif dan memisahkan hukum. Hubungan-hubungan aktif berdasarkan rapprochement terdapat misalnya apabila diberikan hadiah-hadiah berharga untuk memulai suatu hubungan, atau apabila diadakan konsensi-konsensi tanpa dikembalikan dan tanpa pengertian adanya kewajiban untuk mengembalikan dan lainnya. Dalam hukum perseorangan rapprochement unsur imperatif lebih utama dan menguasai unsur atribut, serta merupakan tipe yang paling bersifat damai dari hukum individual. Ketika suatu pemberian (hadiah) diiringi dengan asas memberi dan mengambil ataukah konsensi terjadi bersifat timbal balik (reciprocal) maka hukum perseorangan rapprochement berubah menjadi hukum perseorangan yang campuran.
Hukum perseorangan yang berstruktur campuran, hukum ini menyeimbangkan hukum pemisahan dan hukum rapprochement. Bentuk hukum perseorangan adalah paling umum dan lazim. Ini adalah bentuk yang terpikir oleh orang pada umumnya, apabila hukum antar perseorangan dan antar kelompok bertentangan dengan hukum sosial. penjelmaan klasiknya adalah hukum kontrak dan harus pula ditambahkan kategori yang lebih luas daripada hukum transaksi, kredit-kredit, dan segala macam kewajiban. Ikatan hukum yang diselenggarakan dengan kontrak itu terdiri atas: a) suatu konvergensi kemauan-kemauan dari pihak-pihak yang saling mengadakan perjanjian dengan maksud menyelenggarakan kewajiban timbal balik yang berlaku dikemudian hari (rapprochement) dan b) oposisi (pertentangan) dari dua atau lebih kemauan-kemauan yang berusaha betul-betul mencapai tujuan-tujuan yang bertentangan (untuk memberi sesuatu atau menerima sesuatu dan lain-lainnya: pemisahan). Pihak yang saling mengadakan perjanjian selaras dalam hak-hak dan kepentingan-kepentingan jika mengenai klausul-klausul kebendaan dan cara melaksanakannya (pemisahan). Maka tidak mungkin menyifatkan dengan secara tegas, sebagaimana yang sering diusahakan secara salah, hubungan kontrak, baik sebagai konsensus kemauan-kemauan dan kewajiban-kewajiban (Durkheim) maupun sebagai sengketa serta ketentuannya (Tonnies). Rahasia ikatan-ikatan kontrak, maupun ikatan-ikatan pertukaran pada umumnya, berbagai macam kewajiban dan lain sebagainya, terletak dalam saling hubungan antara rapprochement dan pemisahan.
Hukum sosial massa, hukum perkauman (community) dan hukum kecama’ahan (communion) adalah kesimpangsiuran dengan hukum sosial dari peleburan-peleburan unifungsional dan superfungsional, yakni hukum yang mengabdi kepada kepnetingan umum atau khusus. Yang harus diperhatikan hanyalah, bahwa hukum sosial peleburan-peleburan superfungsional selalu merupakan hukum umum, hukum sosial dari persatuan-persatuan unifungsional, selalu berupa hukum khusus. Meski pun demikian, ada kecokragaman bentuk-bentuk dari hukum sosial yang spontan (dinyatakan secara skematis, tidak kurang dari dua puluh empat), bermula dengan hukum sosial khusus dari massa yang unifungsional dan berakhir dengan hukum sosial umum dari communion yang bersifat unifungsional atau multifungsional, hukum sosial untuk umum dari perkauman yang multifungsional atau superfungsional.

b.    Sosiologi Hukum Sebagai Pelukisan Lapisan-Lapisan Kedalaman
Setiap jenis hukum yang dibahas sampai sekarang ini, merupakan suatu skala lapisan-lapisan yang bertingkat, baik hukum sosial, hukum massa, hukum perkauman, hukum communion, hukum unifungsional, multifungsional maupun superfungsional dengan segala kehidupan sosial mengembangkan dirinya melalui tingkatan yang skematis dan simbolisme menuju kedinamisan dan kesegeraan (immediacy) yang mengarah ke bawah dan sebaliknya dari spontanitas dan keluwesan kekristalisasi dan konseptualisasi yang kuat mengarah ke atas. Memungkinkan ditemukannya dalam semua hukum suatu kemajemukan vertical (vertical pluralim) dan mempunyai segi rangkap. Ada hukum yang tidak terorganisasi yang selalu hadir di bawah hukum yang terorganisasi. Dilain pihak ada hukum yang ditentukan terlebih dahulu, hukum luwes (fleksibel) yang dirumuskan ad hoc dan hukum intuitif.
Dua klasifikasi vertikal ini, yang sering mengacukan satu sama lain, pada hakikatnya tidak saling bersesuaian sama sekali, kerana hukum yang tak terorganisasi keduanya dapat dikenal dengan tiga macam cara yang berlain-lainan mendahului, ad hoc dan segera. Keduanya tetap hukum positif, karena berdasarkan “fakta-fakat normatif” yang menjaminnya dank arena dikenal oleh tiga prosedur tersebut. Dengan demikian, kita akan menunjukkan bahwa dua segi klasifikasi itu bersilang, dan menuju kepada pengenalan enam macam tingkatan kedalam di dalam sesuatu jenis hukum, yakni: a) hukum terorganisasi yang telah ditentukan lebih dahulu; b) hukum terorganisasi luwes; c) hukum intuitif yang terorganisasi; d) hukum yang tak terorganisasi yang ditentukan lebih dahulu; e) hukum tidak terorganisasi yang luwes; f) hukum tidak terorganisasi intuitif.
Hukum yang tidak terorganisasi dan yang terorganisasi. Hubungan-hubungannya yang berlain-lainan. Hukum yang terorganisasi selalu diletakkan di atas hukum yang tidak terorganisasi yang selalu cenderung menutupi dirinya dengan hukum terorganisasi yang lebih mantap dan keras. Antara hukum yang terorganisasi dan hukum yang tidak terorganisasi tetap selalu timbul ketegangan dan tingkat kehebatannya berubah-ubah. Hal ini timbul karena hukum yang terorganisasi tidak pernah untuk keseluruhannya dapat menyatakan hukum yang tidak terorganisasi. Sebaliknya, hukum yang tidak terorganisasi dapat hidup tanpa kulit hukum yang terorganisasi.
Di lapangan hukum sosial, hukum tidak terorganisasi memainkan peranan yang jauh lebih besar dibandingkan di lapangan hukum antar perseorangan. Di lapangan hukum antar perseorangan kelancaran hubungan-hubungan dengan orang lain haruslah direduksi menjadi pola-pola yang tipis yang berhubungan dengan superstruktur terorganisasi yang ada arti hukumnya. Sebaliknya hukum sosial berlaku juga tanpa perantara apapun di dalam tiap-tiap interpenetrasi yang konkrit yang kekhususannya dijelmakannya hic et nunc. Dalam hukum sosial, sengketa, dan kompromi antara tingkatann-tingkatan terorganisasi dan tingkatan-tingkatan yang spontan dari kehidupan hukum memainkan peranan yang utama. Demikianlah, agar mendapatkan kejelasan yang lebih nyata, kita hendak membatasi analisis kita pada lapangan ini saja.
Adanya hukum sosial terorganisasi yang diletakkan di atas hukum yang spontan, baik hukum massa, perkauman, atau communion, maka jenis-jenis hukum yang terorganisasi dibagi atas hukum massa yang terorganisasi, hukum perkauman yang terorganisasi, dan hukum communion yang terorganisasi.
Hukum massa yang terorganisasi, bahwa peleburan-peleburan yang kurang intensif (massa) dan peleburan-peleburan yang paling intensif (communion) merupakan milieu yang paling kurang baik untuk menegakkan superstruktur-superstruktur yang terorganisasi. Dalam hal ini superstruktur tidaklah bersesuaian dengan tingkat penyatuan dari infrastruktur. Superstruktur yang terorganisasi sukar mempertahankan dirinya. Jika terdapat perlawanan lebih besar dari kemasyarakatan spontan maka organisasi memisahkan diri. Semakin mampu massa mempertahankan diri maka sering organisasi itu mampu memperkuat “jarak” yang memisahkannya dengan infrastruktur, menimbulkan keseganan bagi yang ada diluarnya, mengintensifkan transendensi dan kekerasan, serta mempunyai kecenderungan menjadi organisasi dominasi yang bersifat menguasai dan memiliki hukum yang subordinatif.
Hukum perkauman yang terorganisasi, karena adanya penyatuan secara pukul rata menjadi corak khusus perkauman yang dapat bersesuaian dengan penyatuan superstrukturnya yang terorganisasi dan kehidupan langsung dari bentuk kemasyarakatan dan kelangsungan akar-akarnya di dalam bentuk kemasyarakatan yang spontan. Ini terjadi karena setiap organisasi yang dilihat dari segi hukum merupakan suatu jaringan hak-hak sosial “subyektif” yang memberi dan membagi kompetensi-kompetensi, maka hukum perkauman yang spontan yakni antara keseimbangan antara hukum “obyektif” dan hak-hak “subyektif” yang merupakan cirinya, menyatakan dirinya lebih mudah dalam lingkungan yang terorganisasi daripada sesuatu hukum spontan yang mana pun juga. Hukum sosial yang spontan dalam perkauman mengikat, mantap, dan pelanggaran-pelanggaran menimbulkan ketidaksetujuan spontan yang ringan, akibatnya hukum perkauman cenderung memiliki sifat-sifat otoritas dan paksaaan dengan kekerasan.
Hukum communion yang terorganisasi, penyatuan (unifikasi) communion lebih kuat daripada superstruktur yang terorganisasi maka yang tersebut terakhir disini mempunyai dan banyak kesukaran untuk mempertahankan dirinya dan untuk melestarikan dirinya selalu berakar dalam infrastruktur yang ada di bawahnya. Communion cenderung menyempit dan pecah belah sedangkan organisasi cenderung meluas atau mempertahankan status quo. Maka bentuk masyarakatan yang terorganisasi yang letaknya di atas communion hampir tidak dapat menegakkan dirinya sendiri, misalnya dalam bentuk kemsyarakatan kuno, dimana communion menempati tempat teratas dan organisasi ditingkat minimumnya.
Hukum yang ditentukan lebih dahulu, Hukum Luwes yang ditemui and hoc, Hukum Intuitif. Segala hukum yang spontan, sebagaimana halnya dengan semua hukum yang terorganisasi yang dikenali dengan tiga cara oleh karena itu dapat dibedakan enam lapisan kedalaman dari kenyatan hukum.
(a)      Hukum terorganisasi yang ditetapkan lebih dahulu. Lapisan yang teratas dan yang paling kaku dari kenyataan hukum ini adalah hukum yang berhubungan dengan organisasi yang tertib teliti dan sementara itu diakui oleh undang-undang, “hukum-hukum”, praktek pengadilan, perkara-perkara, dan lain-lainnya. Corak statis dari hukum demikian itu disebabkan oleh dua hal: hampir tidaknya gerak yang dari yang terorganisasi dibandingkan dengan yang spontan, dan penetapan oleh suatu prosedur pengenalan teknis yang bertujuan mencegah kesangsian, penciptaan suatu pola membeku yang menguntungkan keamanan hukum, yang kalau tidak, tingkat kekakuannya dapat berubah-ubah.
(b)     Hukum luwes yang ditemui ad hoc. Sifat kurang dinamis dari semua hukum yang terorganisasi di sini menjadi berkurang karena cara menemukannya, yang memperhatikan peristiwa-peristiwa dan perkara-perkara yang konkret, sebagaimana halnya dengan hukum yang mengatur berfungsinya ke dalam dari semua organisasi-organisasi, misalnya hukum dari semua administrasi dan dinas pemerintahan, khususnya hukum-hukum sewenang-wenang dan menegakkan disiplin, hukum polisi kehakiman (police juridique), dan lain-lainnya.
(c)      Hukum intuitif yang terorganisasi. Sifatnya boleh dikatakan kaku dari hukum yang terorganisasi dapat dibatasi lebih lanjut oleh cara pengenal secara intuitif. Yakni apabila fakta normatif yang terorganisasi diakui atau dikenali secara langsung oleh pihak-pihak bersangkutan yang tertentu. Hukum intuitif memainkan peranan pada tingkat kehidupan soaial yang terorganisasi dalam menerapkan secara efektif hukum-hukum yang luwes maupun yang ditentukan terlebih dahulu dengan mengisi kekosongan-kekosongan di dalamnya dan mengubah arti-artinya.
(d)     Hukum spontan yang ditetapkan. Hukum spontan ternyata sering dinyatakan lebih dahulu oleh teknik-teknik yang sedikit banyaknya menghentikan geraknya. Hukum ini lebih dinamis daripada hukum terorganisasi yang ditetapkan lebih dahulu, tetapi dengan membandingkan unsur-unsur dari kedua jenis hukum terorganisasi lainnya (hukum luwes atau intuitif) adalah lebih sukar, karena disini semuanya bergantung kepada corak serba tertib dan cermat dari sumber formal, kepada situasi-situasi yang konkret dan kepada keseimbangan-keseimbangan yang tidak mantap (goyah).
(e)      Hukum spontan yang ditemui ad hoc. Disini dinamisme hukum yang tidak terorganisasi hanya mendapat rintangan-rintangan yang tidak seberapa banyaknya. Contoh ialah hukum spontan yang dikenali oleh pemeriksaan bebas oleh seorang hakim, hukum “standars and diretives” dalam ilmu hukum Anglo Saxon, hukum spontan yang dikenal oleh pengakuan adanya tingkat keadaan-keadaan baru yang datang dari pihak yang dirugikan sendiri (misalnya konsensi-konsensi oleh majikan dalam hukum perburuhan, atau oleh suatu kelompok negara-negara dalam  hukum internasional, dan lain-lainnya).
(f)      Hukum spontan intuitif. Inilah tingkat terdalam dan paling dinamis dari kenyataan hukum. Sifat gerak dari hukum tidak terorganisasi tidak lagi dicampuri oleh cara pengenal, yang sendirinya selalu bergerak dan berubah dengan cepat. Hukum spontan intuitif, berdasarkan pemahaman secara langsung tanpa prosedur-prosedur yang formal dari fakta-fakta tidak terorganisasi yang normatif, oleh pihak-pihak yang bersangkutan sendiri, memainkan peranan yang penting sekali dengan memberi kemungkinan bergerak kepada kehidupan hukum.
Sebagaimana yang telah diuraikan, enam lapisan hukum yang diperbedakan oleh mikrososiologi vertikal itu saling bersilangan dengan berbagai hukum sebagai hasil pembagian mikrososiologi horizontal. Secara skematis, pembagian ini menghasilkan tidak kurang dari 162 (27x6) jenis hukum yang saling bertabrakan dan saling berseimbangan di dalam setiap kerangka hukum, yang intensitas dan aktualitasnya sesuai dengan setiap kelompok, setiap satuan kolektif yang nyata. Jelaslah, bahwa kita mengutarakan angka ini semata-mata untuk menyingkapi suatu gambaran yang sebenarnya dari “mikrokosmos hukum” yang pada asasnya atau setidak-tidaknya pada kenyataannya, terdapat pada setiap kelompok yang aktif, betapa pun kecilnya kelompok itu. Mikroskomos inilah yang melarang kita menarik kesimpulan-kesimpulan umum yang terlalu cepat dan gegabah mengenai corak atau watak hukum dari berbagai pengelompokan (misalnya negara, serikat-serikat buruh, gereja-gereja dan lain-lain), dan tentang keteraturan (regularistios) yang menguasai perubahan-perubahan sistem-sistem yang bersesuaian dengan tipe-tipe masyarakat menyeluruh.

2.    SOSIOLOGI HUKUM DIFERENSIAL
Tipologi Hukum Dari Pengelompokan-pengelompokan Khusus
a.    Klasifikasi Pengelompokan Sosial
Sebagaimana sosiologi hukum sistematis mengawali dengan klasifikasian bentuk-bentuk kemasyarakatan, dan sosiologi hukm diferensial mengawalinya dengan mengklasifikasikan tipe-tipe kelompok atau satuan-satuan kolektif yang nyata, sebagaimana kenyataan hukum itu dipelajari nantinya berdasarkan fungsinya. Setiap kelompok, fungsi-fungsi setiap satuan keolektif yang nyata, merupakan suatu sintesa, suatu keseimbangan dari bentuk-bentuk kemasyarakatan, kesatuan yang sementara itu diintegrasikan ke dalam keseluruhan yang lebih luas dari masyarakat yang menyeluruh. Apakah yang member corak khusus kepada kelompok-kelompok khsusus ialah unsure sintesa yang bersifat menyatukan, tetapi tidak bersifat total. Tenaga-tenaga yang sentripetal (mengarah ke pusat) lebih berkuasa dari tenaga-tenaga sentrifugal (lari dari pusat); kesatuan akal budi kelompok lebih berkuasa daripada masyarakat majemuk (plurality) dari bentuk-bentuk masyarakat yang diintegrasikan, tetapi dengan syarat bahwa kelompok khusus itu sama sekali tidak terlepas dari masyarakat menyeluruh (all inclusive society), dan tetap ada di dalam suatu keseluruhan yang lebih luas.
Kelompok-kelompok khusus merupakan unsure-unsur pokok dari setiap kelompok yang menyeluruh, dan yang tersebut terakhir ini member corak kesejarahannya. Kelompok-kelompok sama sejenisnya yang berintegrasi; misalnya dalam masyarakat-masyarakat kuno, fasis, atau masyarakat lainnya;berbeda-beda bukan saja berupa fungsi-fungsi daripada keseimbangan-keseimbangan yang tidak stabil yang tersusun oleh bentuk-bentuk kemasyarakatan yang secara tetap ada didalamnya, sejarah dari lingkungan-lingkungan kebudayaan (Timur, Barat, dan lain-lainnya), dan tipe-tipe masyarakat yang menyeluruh termasuk didalamnya. Keluarga atau kelompok jabatan misalnya mungkin akan berlainan sekali strukturnya dalam satu situasi yang konkret dibandingkan dengan kelompok-kelompok itu dalam situasi yang lainnya. Dalam masyarakat kuno, keluarga adalah identik dengan klan, klan ini identik dengan gereja, serta kelompok politik, kelompok jabatan adalah identik dengan persaudaraan magis, sebagaimana dalam tipe-tipe yang menyeluruh, kelompok jabatan ini identik dengan kasta, atau dengan perkumpulan bebas, atau dengan jawatan umum, dan lain-lainnya. Di dalam keluarga, bahkan berbeda dengan kelompok-kelompok lain, terkadang yang berkuasa adalah keluarga sekerabat, terkadang keluarga berdasarkan perkawinan, terkadang hanya rumah tangga. Tipe-tipe kelompok adalah lebih konkret, lebih terpengaruh oleh perubahan-prubahan kesejrahan dan geografis daripada bentuk-bentuk kemasyarakatan, itulah sebabnya maka klasifikasi ini adalah lebih sukardan lebih mustahil daripada pengklasifikasian unsur-unsurnya. Selain itu, jikalau pelukisan kelompok-kelompok dapat berhasil sepenuhnya hanya apabila diperhatikan tipe-tipe dari segala masyarakat yang menyeluruh, yang didalamnya mereka itu diintegrasikan, poin-poin yang menyokong pentingnya studi itu, yakni orang harus bersandar kepada suatu klasifikasi umum dari kelompok-kelompok.
Klasifikasi ini haruslah berdasarkan serangkaian kriteria-kriteria yang cermat, yang pada umumnya adalah saling bersilangan. Kriteria-kriteria itu hendaknya adalah sebagai berikut: 1) luasnya, 2) lamanya, 3) fungsinya, 4) sikapnya, 5) Asas organisasinya, 6) bentuk paksaannya, 7) jenis persatuannya.
Kelompok-kelompok khusus dan kelompok-kelompok yang menyeluruh. Satuan kolektif yang nyata terbagi menurut luasnya di dalam kelompok-kelompok khusus dan kelompok-kelompok yang meliputi. Kelompok yang meliputi ini di dalamnya bentuk kemasyarakatan superfungsional diwujudkan. Kelompok yang meliputi didapatkan dalam bangsa, masyarakat internasional dan umat manusia. Sedangkan kelompok khusus, misalnya negara, kota, gereja, keluraga, dan serikat buruh, jabatan-jabatan, kelas-kelas, dan lainnya hanya merupakan kelompok-kelompok sebagian yang terbatas karena tidak mewakili lebih dari satu sektor dari kelompok menyeluruh. Di dalam pengelompokan ini hanya dapat diwujudkan bentuk kemasyarakatan fungsional.
Kelompok-kelompok yang temporer dan yang bertahan lama. kelompok-kelompok menyeluruh saja yang pada hakikatnya berlangsung lama, sebaliknya kelompok-kelompok lainnya hanya bersifat sementara. Kelompok yang bersifat sementara misalnya; (1) orang banyak (crowds), (2) pertemuan-pertemuan (meeting), (3) demonstrasi-demonstrasi, (4) komplotan-komplotan, (5) gerombolan-gerombolan (bands), (6) regu olahraga untuk satu kali pertandingan, dan sebagainya. Kebanyakan kelompok khusus berlangsung lama, tetapi tidak sama lamanya dan pembubarannya banyak sedikitnya dihalangi rintanagn-rintangan.
Kelompok-kelompok menurut fungsi-fungsi. Semua kelompk untuk sebagainnya yang berlangsung lama dapat dibagi dalam tiga tipe, bergantung kepada sifat umum fungsi-fungsinya dan tidak tergantung kepada hal apakah bentuk unifungsional atau multifungsional yang berkuasa dalam menyeimbangkan mereka. Tipe-tipe itu ialah: (1) Kelompok kekeluargaan berdasarkan nenek moyang mistis atau nenek moyang yang sebenarnya, misalnya klan, keluarga berdasarkan perkawinan, keluarga sekerabat, kelompok anak-anak, dan lainnya. (2) Kelompok berdasarkan daerah dihubungkan dengan tempat tinggal dekat satu sama lain, misalnya dusun, kotapraja, kabupaten, daerah, negara, atau masyarakat politik atau kelompok ketatanegaraan. (3) Kelompok kegiatan ekonomi, semua kelompok yang terlibat dalam proses produksi, distribusi, dan konsumsi, misalnya jabatan-jabatan, serikat buruh, koperasi, kasta-kasta, pabrik, dan sebagainya. (4) Kelompok yang tidak mendapatkan keuntungan berupa uang, misalnya partai politik, perhimpunan-perhimpunan kesarjanaan, perkumpulan olahraga, klub-klub. (5) Kelompok mistis-ekstatis, misalnya gereja-gereja, kongregasi-kongregasi, orde-orde keagamaan, persaudaraan magis, sekte-sekte, dan lain-lain. (6) Kelompok-kelompok persahabatan atau kelompok teman semeja, pemuja-pemuja dan penganut-penganut seorang pemimpin dan lainnya.
Kelompok-kelompok yang terpecah dan kelompok-kelompok yang bersatu. Persaudaraan oleh pertalian darah (kinship), kegiatan-kegiatan ekonomi-ekonomi mistis ekstatis diantara mereka sendiri dibagi menurut sikap mereka dalam kelompok-kelompok terpecah dan bersatu. Kelompok-kelompok bersatu selalu memiliki sikap berdamai, misalnya suku/marga, keluarga berdasarkan perkawinan, keluarga kerabat, pabrik-pabrik, perusahaan-perusahaan, industri-industri, kelompok filantropis, kesarjanaan, gereja-gereja, dan kelompok yang bersatu lainnya. Kelompok anak-anak yang merupakan lawan kelompok-kelompok orang tua merupakan kelompok yang terpecah. Misalnya juga serikat buruh, organisasi pengusaha, perkumpulan produsen dan konsumen, partai politik, kelompok magis-ekstatis, sekte-sekte keagamaan termasuk dalam kelompok terpecah.
Kelompok-kelompok yang Tidak Terorganisasi dan yang Terorganisasi. Kebanyakan kelompok, juga yang bersifat sementara, pada kenyataannya  memiliki kemampuan untuk berorganisasi. Pada hakikatnya, kemampuannya itu adalah berkaitan dengan lebih berpengaruhnya bentuk kemasyarakatan aktif dibandingkan bentuk kemasyarakatan pasif, karena yang tersebut terakhir ini tidak dapat menjelma dalam superstruktur yang terorganisasi. Lazimnya, bentuk kemasyarakatan, sebab setiap kelompon bersifat melaksanakandan memelihara kesatuannya karena perbuatan diperlukan untuk membentuk kelomopok. Kita hanya dapat mengemukakan suatu kekecualian: dalam kelompok-kelompok persahabatan dan pemujaan (adoration), bentuk kemasyarakatan yang pasif biasanyan merupakan sifatnya yang terutama dan lazimnya pun mencegah pengorganisasian. Pada kenyataannya bahwa kebanyakan kelompok dapat berorganisasi sama sekali tidak berarti bahwa organisasi disusun dengan sebaik-baiknya. Banyak kelompok yang tetap tidak terorganisasi, meskipun mampu berbuat demikian (misalnya kelas-kelas masyarakat, jabatan-jabatan, industry-industri, kelompok-kelompok aktivitas ekonomi, masyarakat ekonomi dalam keadaan-keadaan yang tertentu). Kemungkinan untuk berorganisasi bergantung kepada situasi dalam masyarakat menyeluruh yang di dalamnya kelompok-kelompok itu diintegrasikan.
Kelompok dengan Paksaan yang Bersyarat dan Tidak Bersyarat. Jikalau jaminan yang mengelilingi semua hukum adalah suatu fakta kemasyarakatan yang bersifat spontan, jikalau derajat kekerasan dan kelunakan paksaan (termasuk hubungan antara paksaan represif dan restitutif, sebagaimana yang dikemukakan oleh Durkheim) ditentukan oleh rintangan-rintangan atau dorongan-dorongan untuk mewujudkannya yang diorganisasi oleh bentuk kemasyarakatan yang spontan, maka kontras antara paksaan yang bersyarat dan paksaan yang tidak bersyarat timbul dari kesatuan kelompok itu sendiri. Itulah sebabnya, maka perbedaan antara paksaan yang bersyarat dan yang tidak bersyarat duhubungkan dengan perbedaan antara berbagai tipe-tipe kelompok dan dapat memberikan suatu kriteria bagi klasifikasinya.
Pada hakikatnya, paksaan-paksaan yang bersyarat mempunyai bentuk serba keras dan represif (misalnya hukum siksa dan penjara oleh gilda-gilda dan universitas-universitas pada abad pertengahan; boikot dan pemecatan oleh serikat-serikat buruh modern; perang penghukuman, sebagaimana yang tertera dalam Peraturan Dasar Liga Bangsa-Bangsa). Sebaliknya, paksaan-paksaan yang tidak bersyarat bersifat lunak dan bersifat restitutif (mengganti kerugian) misalnya denda-denda ringan, kewajiban membayar karena menyebabkan kerusakan-kerusakan dalam hukum sipil, namun yang demikian itu tidak dapat mengabaikan kenyataan, bahwa secara hukumnya atau secara sahnya tidak mungkin melolokan diri daripadanya, karena paksaan-paksaan itu dilakukan oleh kelompok-kelompok yang tidak dapat ditinggalkan oleh anggota-anggotanya sesuka hatinya.
Kelompok-kelompok unitaristis, federalistis, dan konfederalistis. Tiap-tiap kelompok, karena merupakan suatu sintesa dan keseimbangan, dan sedkit banyaknya  telah mencapai persatuan, maka diperlukanlah suatu klasifikasi kelompok-kelompok menurut luasnya persatuan mereka itu. Tetapi ini hanya mungkin berkenaan dengan kelompok-kelompok yang terorganisasi, karena hanya disitulah derajat persatuan itu menunjukkan dirinya dengan cara yang mungkin dapat dipahami dalam pola-pola yang dicerminkan dan ditentukan terlebih dahulu, berdasarkan kompetensi-kompetensi dari organisasi digabung dan ditetapkan hierarkinya. Kelompok yang terorganisasi adalah unitaristis, apabila organisasinya merupakan suatu sintesa langsung dari bentuk-bentuk kemasyarakatan, atau apabila sub-sub organisasi yang terdapat di dalamnya memainkan peranan kecil karena organisasi pusat menguasai mereka (misalnya segala macam desentralisasi). Kelompok federalistis, apabila organisasinya merupakan satu sintesa dari sub-sub organisasi, yakni satu sintesa yang sedemikian rupa sehingga kelompok pusat dan sub-sub kelompok senilai dalam membentuk persatuan. Sedangkan kelompok yang konfederalistis, apabila organisasinya adalah satu sintesa sub-sub organisasi yang demikian tersusun sehingga sub-sub organisasi berkuasa atas kelompok pusat.
Sebagian terbesar dari kriteria yang menjadi dasar klasifikasi kelompok-kelompok ini saling bersilangan, sehingga timbul sedemikian banyak tipe. selain itu, kita harus memperhatikan kenyataan bahwa tipe-tipe yang kita ciptakan itu sangat luas dan sering memerlukan pembagian lagi berupa subtipe-subtipe (kelompok-kelompok memecah seperti sekte, jabatan, golongan sosial, partai politik secara sosiologis sangat berbeda satu sama lain, yang masing-masing memerlukan studi tersendiri) dan bahwa tipe-tipeitu berbeda satu sama lain sebagai fungsi-fungsi dari situasi-situasi dalam masyarakat yang menyeluruh. Dengan demikian haruslah ditarik kesimpulan bahwa hanya penyelidikan-penyelidikan “Sosiografis” yang luas dan secara empiris melukiskan jumlah dan corak ragam kelompok-kelompok khusus yang tidak terhingga banyaknya, dalam suatu masyarkat yang menyeluruh pada suatu masa kesejarahan (catatan penerjemah: masa yang berkaitan dengan sejarah) yang tertentu, dapat member gambaran yang lengkap dan jelas. Setiap klasifikasi umum dari tipe-tipe kelompok tidak dapat menjadi lain daripada tetap skematis dan abstrak, karena sesungguhnya ia hanya merupakan suatu program penyelidikan sosiografis yang konkret, sedang klasifikasi hanya merupakan satu titik penyangga bagi penyelidikan-penyelidikan itu. Tetapi, justru ini membenarkan dan menegaskan manfaatnya menelaah tipe-tipe  kelompok yang khususnya terbukti jika diterapkan kepada masalah-masalah sosiologi hukum diferensial yang menelaah kerangka-kerangka hukum atau tata tertib hukum yang sesuai untuk tipe itu  masing-masing.

b.    Diferensiasi Kerangka-Kerangka Hukum Sebagai Tipe Kelompok
Setiap kelompok yang didalamnya bentuk kemasyarakatan aktif memegang peranan terpenting dan yang mewujudkan suatu nilai yang positif (seperti setiap bentuk kemasyarakatan yang memenuhi syarat-syarat ini, sedang kelompok yang bersangkutan merupakan sintesa yang mempersatukan) menyatakan dirinya sebagai “fakta normatif” yang melahirkan peraturan hukumnya sendiri. Fakta normatif kelompok adalah sumber bukan dari jenis-jenis hukum, melainkan dari keseimbangan tertentu di dalam kerangka hukum, suatu tata tertib hukum dari jenis-jenis hukum,  dalam kebanyakan hal dapat dianggap yang terutama sekali sebagai suatu sintesa berbagai jenis hukum sosial. Ini disebabkan oleh dua hal: pertama, karena hukum antar individu biasanya dilahirkan dari hubungan lahiriah antara kelompok-kelompok (hukum antar kelompok, sebagaimana hukum antar individu, dapat berupa hukum rapprochement, hukum pemisahan, atau campuran dari keduanya), atau antara individu-individu yang termasuk dalam berbagai kelompok. Kedua, karena pengaturan oleh hukum antar individu dalam kehidupan hukum yang telah jauh perkembangannya akhirnya dipusatkan di sekitar dua kerangka yang tertentu, yakni peraturan yang bersesuaian dengan kelompok negara politik kedaerahan (the politico-territorial state) (khususnya bagi hukum individual yang terorganisasi) dan peraturan yang bersesuaian dengan masyarakat ekonomi (khususnya bagi hukum individual yang spontan).
Kemampuan masing-masing dari berbagai kelompok untuk melahirkan Kerangka-Kerangka HukumTidaklah semua kelompok yang memenuhi syarat-syarat yang disebutkan mendapat keuntungan yang sama oleh struktur mereka bagi penyusunan kerangka-kerangka hukum. Pertama, kelompok-kelompok sementara waktu (transitory groups) tidak mempunyai stabilitas yang diperlukan untuk ini.orang banyak (crowds), rapat-rapat, komplotan-komplotan dan lain-lain. Lebih merupakan suatu kekacauan jenis-jenis hukum daripada suatu tata tertib hukum ketimbang menyeimbangkannya. Kedua, kelompok-kelompok yang selamanya tidak terorganisasi hanya dengan susah payah membangun kerangka-kerangka hukum, terkecuali kelompok-kelompok yang berlangsungnya untuk kurun waktu yang lama, seperti bangsa, masyarakat internasional, masyarakat ekonomis yang spontan (catatan penerjemah, spontan dalam buku ini adalah yang tercipta sendirinya), industry-industri dan lain sebagainya.
Rangka Hukum Politik, Ekonomi, dan Mistis-ekstatis. Sungguh penting untuk membedakan kelompok-kelompok menurut fungsi,menurut kadar persatuannya, dan akhirnya menurut tujuannya. Yang khusus menarik hati dilihat dari segi pertama ialah diferensiasi kerangka-kerangka hukum dalam kerangka-kerangka berdasarkan kelompok-kelompok, kelompok aktivitas ekonomi dan kelompok mistik-ekstatis. Kerangka-kerangka hukum yang dilahirkan kelompok-kelompok local selalu ditandai oleh sifat ketidak-daerahan (extra-teritoriality). Maka akibatnya ialah bahwa yang tersebut pertama lebih cenderung kepada kelakuan, sedang yang tersebut terakhir cenderung kepada kekenyalan (elasticity), keluwesan (flexibility) dan mobilitasnya. Hal ini terlihat jelas dalam kenyataan bahwa lingkungan subjek permasalahan yang diperundangkan dalam peraturan hukum territorial dapat lebih dahulu dilihat dan ditetapkan sebelumnya, sedang kerang-kerangka hukum yang bersesuaian dengan kelompok-kelompok ekonomisnya khususnya sering secara tidak terduga-duga muncul di atas subyek-subyek yang tidak ditentukan (misalnya perjanjian kolektif, pengaturan industri).
Kerangka Hukum Persatuan, Federal, dan Konfederasi. Sintesa jenis hukum tidak sama caranya dalam kerangka-kerangka hukum persatuan, federal, dan konfederasi, dan masing-masing memiliki corak-corak atau pola-pola khas sesuai dengan tipe-tipe kelompoknya. Demikianlah hukum komunion dan hukum massa memainkan peranan hanya dalam kerangka hukum persatuan, sedang dalam kerangka hukum federal dan konfederasi, hukum perkauman dengan sendirinya memegang peranan terpenting. Tetapi akibat yang menguntungkan terhadap efisiensi hukum dilenyapkan kembali oleh kenyataan bahwa kerangka-kerangka hukum federal dan konfederasi khususnya kembali  bersifat “formalistis”, yang hanya dapat dikenal melalui prosedur-prosedur yang ditentukan sebelumnya dan tidak memungkinkan bagi hukum yang luwes dan hukum intuitif. Selain itu, tipe-tipe tata tertib hukum ini berdiri di atas lapisan yang lebih tinggi daripada kerangka-kerangka persatuan (unitary frameworks), yang memungkinkan serentak semua metode pengenal, yang demikian mendapat intensitas sebagai pengganti dari ketelitian yang tidak mereka peroleh.
Kerangka Hukum yang Terpecah-belah dan Menyatukan. Kerangka-kerangka hukum yang bersesuaian dengan kelompok-kelompok yang terpecah-belah dan yang bersatu berbeda dalam kadar kefektifannya, yang ada hubungannya dengan keragaman aspek yang tidak sama dai sintesa jenis-jenis hukum yang dihasilkannya. Pada hakikatnya, tata tertib hukum suatu sekte, golongan sosial, jabatan, kelompok-kelompok produsen dan lain-lain, merupakan suatu keseimbangan yang sekaligus lebih disederhanakan dan lebih hebat daya kemampuannya daripada kerangka-kerangka hukum suatu gereja, kelompok niaga, industry, masyarakat ekonomis yang menyeluruh dan lain-lain. Dibandingkan dengan ketentuan hukum dari suatu kelompok yang menyatakan, maka “hukum golongan, hukum proletar, hukum borjuis, hukum golongan tengah dan lain-lain, dipandang dari segi ini, adalah sangat karakteristik. Dalam perjuangan, pertentangan “hukum proletar dan hukum borjuis”, kita tidak saja menjumpai suatu sengketa antara dua golongan itu masing-masing, tetapi juga suatu sengketa di antara pandangan-pandangan yang berbeda mengenai nilai-nilai hukum antara aspek-aspek keadilan. Itulah sebabnya maka keyakinan kolektif demikian kuatnya, sintesa yang mempersatukan yang semakin menyederhanakan dan semakin mengefektifkan kerangka-kerangka hukum ini.
Kerangka Hukum Nasional dan Internasional. Sampai sekarang kita telah menganalisis hanya tipologi hukum dari sebagian kelompok-kelompok. Jelas bahwa kelompok-kelompok yang menyeluruh juga melahirkan tata tertub hukumnya yang khusus. Di sini kita harus memandang kerangka hukum dari bangsa serta masyarakat internasional, karena umat manusia yang (ditengah-tengahnya bentuk-bentuk pasif dari kemasyarakatan memegang peranan terpenting) ternyata steriil dilihat dari sudut hukum. Tata tertib hukum nasional dan internasional mempunyai beberapa persamaan, dalam arti tata tertib itu mempunyai corak yang khas karena sifatnya yang supra fungsional. Ini terutama sekali berarti, bahwa tidak ada yang dapat menyatakan diri terkecuali dalam banyak ragam kerangka hukum fungsional (segi-segi nasional dan internasional); misalnya, hukum, politik, hukum ekonomi, hukum kegerejaan, dan lain-lain. Ini selanjutnya berarti, bahwa kerangka-kerangka hukum bangsa dan masyarakat internasional, demi strukturnya, tetap berbentuk spontan, menjalankan sintesanya yang bersifat mempersatukan di lapangan hukum tidak terorganisasi, hanya dengan menggunakan kerangka-kerangka hukum terorganisasi yang merdeka (misalnya, kerangka-kerangka hukum terorganisasi dari Liga Bangsa-Bangsa, Kantor Perburuhan Internasional, dan lain-lain). Akhirnya, tata tertib nasioanl dan internasioanl mempunyai kekuasaan hukum lebih tinggi daripada kerangka-kerangka dari sebagiannya yang diintegrasikan didalamnya (misalnya, tata tertib hukum bangsa lebih berkuasa daripada tata tertib hukum negara dan masyarakat ekonomi). Tata tertib ini mengatur hubungan-hubungan dan sengketa-sengketa di antara yang tersebut terakhir, yakni menetapkan mengenai hierarki atau persamaan. hukum perkauman memainkan peranan utama dalam kerangka hukum nasional, sedang dalam kerangka hukum internasional dikuasai oleh hukum massa. Tata tertib hukum nasional dan internasional mempunyai beberapa persamaan dalam arti mempunyai corak yang khas karena sifatnya yang suprafungsional.

c.    “Kedaulatan” dan Hubungan-Hubungan Antara Berbagai Tata Tertib Hukum dan Tata Tertib Hukum Negara
Jika dipandang dari aspek sosiologisnya saja, orang harus menafsirkan asas kedaulatan sebagai preponderansi persatuan atas keragaman, kecenderungan sentripental atas kecenderungan sentrifugal, dalam setiap satuan atau kelompok kolektif yang nyata, maka kita harus mengakui pula, bahwa setiap kelompok memiliki kedaulatan atas bentuk-bentuk kemasyarakatan yang merupakan unsur-unsurnya. Pada hakikatnya, kelompok sebagai kenyataan tidak dapat hidup tanpa menyatakan dirinya sebagai keseluruhan, yang tidak dapat direduksikan lagi menjadi unsur-unsur yang merupakan bagian-bagiannya, yang akan dipersatukannya dan keterpaduannya harus lebih berkuasa. Demikian pula, kita harus mengakui dalam arti ini bahwa semua kelompok-kelompok yang bersifat sebagian, yang diintegrasikan didalamnya. Ini akan menyebabkan keluar pernyataan, bahwa setiap kerangka hukum adalah berdaulatterhadap segala jenis hukum yang disintesakan didalamnya, bahwa tata tertib hukum multifungsional berdaulat terhadap tata tertib hukum unifungsional (dari bangsa serta masyarakat internasional) adalah berdaulat terhadap yang lain-lainnya (misalnya terhadap tata tertib hukum negara, masyarakat ekonomi, dan lain-lain).
Kedaulatan sebagai suatu kualitas tertentu dari kekuasaan, hanya muncul apabila kita dari skala mikrososiologi beralih kepada skala makrososiologi. Kedaulatan kelompok-kelompok  berbeda-beda kadarnya, karena seluruh kedaulatan, kecuali kedaulatan masyarakat-masyarakat menyeluruh, tidak dapat melebihi kedaulatan yang relative belaka. Karena itu, kelompok-kelompok suprafungsional, seperti misalnya bangsa dan masyarakat internasional sajalah yang dapat memiliki kedaulatan mutlak.
Kekuasaan sosial dari kelompok yang berdaulat secara relative atau mutlak hanyalah sebagai suatu fungsi dari kerangka hukum kelompok, lebih tepat lagi: dari tata tertib hukum sosialnya; sehingga kekuasaan tersebut berdasarkan hukum dan tidak berdasarkan kepercayaan-kepercayaan mistik-keagamaan. Orang dapat pula mengatakan bahwa kedaulatan sesuatu kekuasaan sosial biasanya adalah suatu kedaulatan hukum yakni kedaulatan dari suatu kerangka terhadap jenis-jenis hukum sosial yang diseimbangkannya atau kedaulatan dari satu tata tertib hukum atas tata tertib- tata tertib hukum lainnya. Maka analisis sosiologis berkesimpulan bahwa masalah asasi dari kedaulatan ialah masalah kedaulatan hukum, dan kedaulatan hukum ini, jika dilihat dari arti superlatifnya, selalu dimiliki hanya oleh kelompok-kelompok yang menyeluruh dan suprafungsional. Maka asas kedaulatan itu hanyalah membenarkan kesimpulan kita tentang ketidakmungkinan menyelenggarakan hierarki yang ditetapkan lebih dahulu antara kerangka hukum politik dan hukum ekonomi. Hubungan-hubungannya yang pada hakikatnya dapat berubah-uabah, diatur dengan tepatnya oleh tata tertib hukum yang berdaulat dari bangsa dan masyarakat internasional, dan tata tertib hukum ini sajalah memiliki kedaulatan hukum yang mutlak; yang tersebut terakhir ini sajalah pada saat-saat tertentu dapat menentukan kelebihutamaan atau persamaan di antara kerang-kerangka hukumnya fungsional dan bersifat sebagian (partial) yang terliput didalamnya.
Terdapat empat macam tipe hukum sosial menurut lingkup tipologi hukum kelompok-kelompok yang tersebut di atas yakni:
Kerangka-kerangka hukum sosial murni dan independen, jika ada sengketa, lebih tinggi atau sederajat dengan tata tertib hukum negara misalnya hukum nasional suprafungsional, hukum internasional, hukum gereja Roma Katolik (hukum gereja dan hukum kanun) dan dari gereja-gereja lainnya jika negara dan gereja dipisahkan, dan akhirnya hukum ekonomi dalam keadaan ekonomi disusun secara otonom yang mengubahnya dari hukum khusus (particularistic law) menjadi hukum adat.
Kerangka-kerangka hukum sosial murni yang dibawahkan per-walian Negara, yakni mempunyai hak yang memaksa tanpa syarat dan bersifat otonom; tetapi jika ada sengketa, tunduk dan menyerah kepada tata tertib hukum negara. Lahirnya hal ini dinyatakan oleh pemindahan kerangka-kerangka demikian ke dalam lapangan “hukum privat”, karena perbedaan antara hukum publik dan hukum privat, sebagaimana kita ketahui, bergantung kepada berbagai keputusan negara. Demikianlah halnya sekarang dengan kerangka-kerangka hukum kelompok berdasarkan pertalian darah, kelompok-kelompok kegiatan yang tidak bertujuan memperoleh manfaat, dan bahkan sebagian terbesar kelompok-kelompok kegiatan ekonomi, yang dibawah rezim yang ada menyatakan dirinya sebagai kelompok-kelompok khusus, tidak terhitung jumlahnya.
Kerangka-kerangka hukum sosial otonom uang dianeksasi oleh negara, yakni yang dibawahkan olehnya, baik dengan jalan inkorporasi didalamnya sebagai “jawatan-jawatan umum yang didesentralisasikan” maupun hanya dengan mengangkatnya ke dalam lapangan istimewa dari hukum publik. Apabila aneksasi demikian itu mengenai kelompok-kelompok kesempatan yang luasnya terbatas (kotapraja, majelis kota kerajaan, kabupaten dan lain-lain), yakni kerangka-kerangka hukum pemerintah daerah atau hukum organisasi-organisasi tuan tanah-tanah (misalnya pemilik-pemilik untuk menggunakan tepi sungai, pemilik-pemilik tambang, dan lain-lain), maka aneksasi-aneksasi itu adalah yang paling kentara, meskipun ada kenyataan bahwa negara adalah suatu blok kelompok-kelompok lokal.
Kerangka-kerangka hukum sosial yang ditempa dalam kerangka hukum negara demokratis, yang karakteristiknya telah kita ketahui.
Adalah jelas bahwa setiap kerangka hukum ini, sebagaimana halnya dengan semua kerangka yang jelas berupa fungsi-fungsi dari tipe-tipe kelompok, merupakan suatu keseimbangan yang tidak menetap dari berbagai jenis hukum, khususnya dari hukum massa, perkauman, dan communion. Adalah tidak kurang jelasnya, bahwa bergantung kepada keadaan-keadaan historis yang konkret dan perubahan dalam kerangka-kerangka hukum yang berdaulat dari bangsa dan masyarakat internasional, kerangka-kerangka hukum yang ada dibawah perwalian atau aneksasi oleh negara terkadang bergerak ke arah suatu tata tertib hukum sosial yang murni dan independen, dan terkadang terbalik ke arah tata tertib hukum negara.gerakan kerangka-kerangka hukum yang bersifat sebagai perantara inilah yang terkadang menjelmakan kelebihutamaan negar, terkadang kelebihutamaan masyarakat ekonomis, atau akhirnya persamaan hukum dari berbagai kelompok ini.

Tipologi Hukum Masyarakat-Masyarakat yang Menyeluruh
Keanekargaman yang tidak terhitung jumlahnya, segi dan isi setiap masyarakat yang menyeluruh – setiap penjelmaan “fenomena sosial total (total social phenomena) tidak memungkinkan penentuan dalam tipe-tipe sosiologis, kecuali jikalau beberapa aktivitas sosial diambil sebagai tempat bersandar. Demikianlah, klasifikasi tipe-tipe masyarakat menyeluruh akan membawa hasil yang sangat berlainan sesuai dengan cara memandangnya, apakah dari segi ekonomi, agama, moral, hukum, atau fenomena lainnya. Banyak usaha dilakukan untuk mengadakan klasifikasi dan suatu diskusi yang panjang lebar dan mendalam tentang hal ini, yang dilakukan oleh S.R. Steinmetz dapat ditemukan dalam L’Annee Socielogique (1900), jilid III. Haruslah pula ditambahkan analisis-analisis doktrin-doktrin  tentang “zaman-zaman peradaban” (eras of civilization) yang dikembangkan oleh Grabner, Schmidt dan Kopper, dan tentang “morpologi kebudayaan” dari Grobenius dan Spengler, yang dikecam oleh Mauss secara singkat tetapi mendalam dalam catatannya. “perihal peradaban-peradaban” (On Civilization), dalam Prem. Sem. Internationale de Synthese (1930). Jika segala usaha ini tidak dapat mendatangkan hasil-hasil yang memuaskan, terutama sekali ini adalah disebabkan (disamping pengaruh prasangka evolusionisme) oleh usaha secara monisme untuk menyelenggarakan suatu tipologi yang khas yang berwenang untuk menelaah sekaligus segala aspek kenyataan sosial.
Kita akan menetapkan tujuh macam tipe masyarakat yang menyeluruh dari segi pandangan reaksi-reaksi terhadap sistem-sistem hukum. Weber dari segi tinjauan ini membedakan antara kekuasaan-kekuasaan karismatis, tradisionla (istimewa patrimonial), dan rasional; ia bukan saja mengadakan pembedaan antara sistem-sistem hukum yang sama sekali yang diserap oleh sistem supernatural (magis atau religious), sistem yang setidak-tidaknya rasional (baik mengenai prosedurnya, yakni “rasionalisasi formal”, mau pun mengenai isinya, yakni “rasionalisasi materil” (Zweckrationalisation), yang acapkali berkaitan erat dengan absolutism patrimonial atau sisa-sisa dari dari konsepsi teologis), tetapi juga akhirnya oleh bantuan logika formal yang imanen pada hukum. Weber juga menunjukkan bahwa hukum memiliki berbagai watak, bergantung kepada hal apakah ia dirumuskan atau dipraktekkan oleh nabi-nabi dan ulama, oleh hakim-hakim (yang mungkin dibentuk oleh praktek di pengadilan atau dalam mazhab-mazhab teologis), oleh pemilik kekuasaan patrimonial, atau akhirnya oleh suatu birokrasi ahli-ahli hukum yang terlatih dalam mazhab-mazhab khusus.
Setelah mempertimbangkan segala hal, maka kita mendapatkan tipe-tipe masyarakat menyeluruh sebagai berikut: (1) Sistem masyarakat banyak bidang yang mempunyai dasar magis-keagamaan, (2) Sistem hukum dari masyarakat yang mendapat kesejenisan (homogeneity) oleh asas karismatisme teokratis, (3) Sistem hukum dari masyarakat yang mendapat kesejenisannya oleh pengutamaan kelompok dosmetik-politik sistem yang sedikit-banyaknya dirasionalkan, (4) Sistem-sistem hukum dari masyarakat feodal berdasarkan pengutamaan yuridis gereja sistem yang setengah mistik dan setengah dirasionalkan, (5) Sistem hukum dari masyarakat yang dipersatukan oleh pengutamaan kota dan kekaisaran sistem yang lebih dirasionalkan, (6) Sistem hukum dari masyarakat yang dipersatukan oleh pengutamaan negara teritorial dan otonomi kehendak individual, (7) Sistem-sistem hukum dari masyarakat-masyarakat dewasa ini yang didalamnya kelompok-kelompok aktivitas ekonomi dan negara teritorial berjuang untuk mendapatkan suatu keseimbangan hukum baru-sistem yang bersifat sementara.
Sistem hukum masyarakat banyak bidang yang mempunyai dasar Magis-Keagamaan, masyarakat arkais yang menyeluruh adalah suku bangsa (phratry, curia) yang terbentuk oleh repetisi golongan-golongan yang serum pun yang dinamakan klan (genos, gentes). Klan serta suku bangsa (tribes) mempunyai dasar keagamaan; lambang-lambangnya (emblems) adalah totem dari dewa-dewa mereka, yang didalamnya mereka terikat menjadi saru secara mistik. Kelompok-kelompok yang berdasarkan pertalian darah di sini tidak berebda dengan kelompok mistik-ekstatis, karena pertalian darah dan esogami yang timbul dari padanya dalam hal ini pada prinsipnya berkaitan dengan totem yang sama. Kelompok lokal tidak diberi batas yang jelas, klan tidak selalu merupakan suatu “masyarakat desa”. Kelompok keagamaan di sini menyerapi kelompok-kelompok lokal (locality groups), sebagaimana yang dilakukannya terhadap kelompok-kelompok kegiatan ekonomi, setidak-tidaknya sedemikian rupa hingga tersebut terakhir ini mempunyai sifat domestik. Dalam keadaan yang sedemikian itu, akan sukarlah melawan kecenderungan untuk mereduksikan segala ketentuan hukum menjadi suatu kerangka tunggal hukum sosial dari klan dan suku yang mempunyai asas keagamaan berdasarkan tabu-tabu yang berasal dari yang keramat dan menyisihkan setiap tipe hukum antar individu, segala keluwesan, segala sifat mampu berbeda, kesangkupan bergerak, bahkan semua hukum yang bersifat khusus.
Sistem Hukum dari Masyarakat yang disejeniskan oleh Asas Teokratis-Karismatis. Masyarakat-masyarakat yang menyeluruh dapat mempersatukan dirinya dengan melenyapkan pembidangan (segmentation) menjadi klan-klan dengan berbagai cara dan jalan. (1) cara pertama ialah dengan memaksakan suatu persatuan baru kepada bidang-bidang yang identik dan kombinasi kesukuannya, dan persatuan baru itu ialah negara-gereja yang menjelma di dalam seorang Tuhan yang hidup berupa Raja-Pendeta, yang didalamnya tersimpul suatu kombinasi khusus dari agama dan magi dan yang mengakibatkan terjelmanya kekuasaan teokratis-karismatis; kepala negara, yang mewakili Tuhan yang bertindak atas nama-Nya, yang memiliki cukup sifat-sifat yang diperlukan untuk fungsinya berdasarkan sifat-sifatnya sendiri, pada umumnya bersifat magis (charisma). (2) cara bersatu yang kedua ialah melalui absorpsi dari bidang-bidang yang telah dileburkan ke dalam kelompok keluarga besar, yang merupakan suatu identitas dari kelompok berdasarkan pertalian darah (sekarang ini berdasarkan darah, khususnya keturunan pihak laki-laki) dengan kelompok kegiatan ekonomi, seringkali sama dihubungkan dengan kelompok lokal dan ketetanggaan. Masyarakat yang menyeluruh dibimbing ke arah kesejenisan oleh berkuasanya kelompok politik dan keluarga besar terhadap kelompok lainnya, yang dapat menyebabkan timbulnya suatu negara patriakal. (3) akhirnya cara ketiga ialah pelenyapan bidang-bidang oleh apa yang dinamakan “synoecisme”: suatu hubungan serta interpenetrasi bidang-bidang yang untuk sebagiannya menjadi kelompok-kelompok keluarga besar, dalam suatu “kota” atau “polis” dengan dasar kedaerahan, yang mendapatkan kedudukan utama. Menurut sejarahnya, ketiga tipe ini dapat dijalin satu sama lain juga digabungkan ke dalam berbagai bentuk.
Sistem hukum dari masyarakat yang memperoleh kesejenisan oleh kedudukan utama dari kelompok keluarga besar dan politik – sistem yang sedikit banyaknya dirasionalisasikan. Kelompok berdasarkan pertalian darah dan berdasarkan keturuna laki-laki, yang meliputi pula kegiatan ekonomi dan sedikit banyaknya terpaut kepada tanah, dapat memperoleh kedudukan utama dalam masyarakat menyeluruh terhadap klan-klan, suku-suku, serikat-serikat dan lain-lain. Kelompok keluarga besar dengan demikian menjadi benih negara dan dapat dilukiskan sebagai kelompok keluarga besar dan politik (domestic politic), terkadang berperan sebagai contoh bagi suatu negara patriakal yang sebenarnya. Struktur sosial yang dilukiskan dalam Wasiat Lama, dalam Liad dan Ordyssey dan juga Zadruga dari Salvia adalah berbagai contoh tentang kedudukan utama dari kelompok domestik politik (keluarga besar dan politik) dalam bentuk patriarkal. Beberapa ciri dari tipe ini dapat pula dipelajari dalam “keluarga Romawi”, yang terintegrasi dalam jenis-jenis yang sangat berbeda-beda dari masyarakat yang menyeluruh, dan akhirnya juga dalam latifundiayang didiami oleh coloni dari Imperium Romawi (zaman yang kemudian). Hausgenossenschaften Jerman, yang muncul melalui  Marks (klan-klan yang menjadi “masyarakat-masyarakat desa” yang setiap tahunnya membagi-bagikan persil-persil tanah kolektif di antara keluarga-keluarga), Gau (county atau kabupaten) danSippenschaft (suku), menyarankan adanya kelompok-kelompok domestik-politik tanpa corak patriarkal yang sebenarnya. Sesuai dengan kedudukan utama kelompok politik itu yang bertalian dengan milik tanah perseorangan maka kepala itu dapat manjadi raja dari suatu negara patriakal dan latifunda Romawi merupakan salah satu gambarannya. Selalu contoh-contoh dalam sejarh orang dapat menyebut kerajaan (monarchy) Frankish (abad ke-6 hingga abad ke-19), juga kerejaan Rusia dalam zaman Moskwa, dan akhirnya pelaksanaan secara patriarkal dari teokrasi-teokrasi Mesir, Tiongkok, dan Islam.
Sisten hukum yang bersesuaian dengan kedudukan utama dari kelompok domestik politik dalam suatu masyarakat yang menyeluruh mempunyai ciri-ciri sebagai beriktu: (A) disuborsinasikan hukum sosial di lapangan politik oleh hak individual dari kepala sebagai pemilik tanah, (B) ada pencampuradukan antara legislasi dan administrasi pada suatu pihak, dan pengurusan ekonomi pada lain pihak, (C) bagian terpenting dari kehidupan hukum tetap bebas dari campur tangan negara patriakal, karena dipusatkan ke dalam kebiasaan rakyat, dikodifikasi atau tidak, dan hukum terutama sekali dilaksanakan oleh pengadilan-pengadilan rakyat (mallus dalam zaman Frankish), yang anggotanya terdiri dari orang-orang tua saja, (D) kelompok domestik politik yang merupakan kelompok yang terbatas dan tetap mantap (stable), pada umumnya mewujudkan dirinya di dalam pergaulan hidup sebagai masyarakat dan bukannya sebagai massa atau communion, (E) munculnya pula unsur masyarakat – sungguh pun terbatas – mengenai kehidupan hukum terjadi bersama-sama dengan susutnya pengaruh kepercayaan-kepercayaan keagamaan dan kegaiban (religious and magical) dalam hukum.
Sistem Hukum dari masyarakat Feodal dengan dasar yang bersifat Semi-Rasional, Semi-Mistik. Tipe feudal masyarakat adalah suatu keseimbangan yang sangat kompleks antara berbagai tipe kelompok-kelompok dan kerangka-kerangka hukumnya yang bersesuaian, suatu keseimbangan yang asas-asasnya tidak dapat direduksikan menjadi suatu asas yang tunggal. Pada satu pihak, adalah kedudukan utama kelompok dari blok atau federasi kelompok-kelompok patriarkal yang tersusun dengan hierarki, yang dibangun atas kombinasi dari hak istimewa (privilege) dan pengabdian kepada seorang raja feudal (vaasalage), yang melahirkan serangkaian “kekayaan feudal” (fiefs). Dilain pihak, adalah kedudukan utama dari suatu kelompok mistik ekstatis yang dibawah pengaruh Kristen, telah mendapat bentuk suatu gereja yang sangat berlainan dari kelompok-kelompok lainnya dan yang pada abad-abad pertengahan menjelmakan persatuan suprafungsional di bawah segi yang berupa sorpus mysticum. Kedua blok ini membagi kedudukan istimewanya.
Sistem Hukum Masyarakat yang dipersatukan oleh kelebihutamaan kota dan imperium-sistem yang sifatnya lebih rasional. Unifikasi tata tertib hukum dari masyarakat yang menyeluruh dapat terjadi melalui supremasi suatu kelompok territorial yang khas, kota, kota kecil, yang melambangkan asas kedaerahan dan ketetanggan-ketetanggan yang mula-mula membatasi dan lambat laun membubarkan kelompok-kelompok berdasarkan pertalian darah dan kepercayaan-kepercayaan agama (geno, gente, jaria fratri dan lain-lain;) demikianlah maka terjadi hubungan langsung antara kekuasaan pusat dan patres familias (singuli singulas familias incipient habere dan kemudian dengan setiap warga negara perseorangan. Unifikasi semacam ini sangat jelas pada polis Yunani (abad-abad ke-7 sampai ke-5 sebelum Masehi) dan civitas Romawi (abad ke-5 sampai abad pertama sebelum Masehi). Penegasan kedudukan utama kota di atas semua kelompok lainnya ditandai oleh ciri-ciri khas sebagai berikut: pendemokrasian dan penduniawian hukum, diferensiasi hukum dari agama dan tata susila, perbedaan antara hukum publik dan hukum privat dan akhirnya individualism hukum. Pendemokrasian tampil bersama dengan penguatan dari asas territorial. Pemasukan kelas murba(plebeian) ke dalam kehidupan kota, persamaan dihadapan hukum, pada mulanya, dan kemudian dengan hak-hak yang sama (perubahan oleh Solon, Cleisthenes dan Pericles di Yunani; hukum dari “Luh Duabelas” (The twelve Tables), perubahan-perubahan yang menurut dugaan dilakukan oleh Servius tullius, serangkaian hukum yang memuncak pada lex Hortensia  di Roma) telah diiringi oleh penggantian keompok-kelompok berdasarkan kelahiran dan baptisan mistik (dengan melalui lapisan-lapisan kelas yang berhak memilih berdasarkan kekayaan) dengan kelompok-kelompok baru berdasarkan kediaman. Peranan comitia tributtayang berangsur-angsur menggantikan commetia curiatta adalah khas bagi perkembangan ini.
Sistem Hukum yang diduniawikan dan dilogikan untuk keseluruhan oleh kedudukan utama negara Teritorial dan otonomi Hasrat Individual (pengutamaan hukum negara dan kontrak). Tipe masyarakat menyeluruh yang sistem hukumnya yang sama sekali dirasionalisasikan bersandar atas kekuasaan tertinggi dari hukum negara territorial dan atas kebebasan perjanjian-perjanjian individual bersesuaian dengan rezim kapitalistik klasik yang menjadi corak khas dari kehidupan  Barat sejak abad ke -16 sampai akhir abadke-19. Sistem ini sedang dirombak dengan pesat di bawah ancient regime ketika negara territorial, dengan bentuk kerajaan absolute dengan dukungan golongan borjuis (golongan ketiga), telah mulai memperkuat kedaulatannya” yang tidak terpisah dan tidak dapat diganggu gugat” terhadap feodalisme dan sistem gilda, dan keluar melawan  Imoefrium Romawi Suci dan Sri Paus. “Satu raja, satu hukum” adalah semboyan utama dari rezim ini yang cenderung ke arah pembubaran-pembubaran ”badan-badan perantaraan” yang ada diantara individu, dan juga kepada peneguhan persamaan seluruh warga negara dihadapkan hukum. Hanya satu hukum yang cukup umum sifatnya dan telah ditetapkan terlebih dahulu, yang penggunaannya dapat dikalkulasikan sebelumnya, dan member kemerdekaan bergerak kepada hasrat individual (laisser faire, laisser passeri), yang dapat memuaskan kebutuhan-kebutuhan borjuis yang sedang lahir serta perusahan-perusahaan industry dan perdagangannya yang besar. Pada zaman itulah hukum Romawi diterima seluruhnya di Jerman, tampilnya berbagai gereja yang saling saing-menyaingi, berkat reformasi, mengakibatkan gawatnya masalah pembatasan kekuasaan negara yang menguntungkan kebebasan individu.
Sistem Hukum Peralihan dari Masyarakat Kontemporay. Dalam  sistem ini berbagai jenis hukum sosial, baik murni maupun yang digabungkan ke dalam negara, mengadakan balas dendam. Karena kegiatan ekonomis, walau pun orang menyampingkan perkembangan serikat dagang, dipusatkan sebagai perusahaan-perusahaan – organisasi-organisasi besar dan berkuasa, yang didalamnya berlaku hukum ekonomi yang bersifat subordinasi yang menghindarkan diri dari kedaulatan rakyat dan tidak memiliki hubungan dengan kontrak  dank arena tidak mungkin ada persamaan hasrat-hasrat hukum antara yang perekonomiannya kuat dan yang perekonomiannya lemah, maka sistem “Pernyataan Hak-hak” dan Code Napoleon dengan cepat diperlemah oleh kekuatan-kekuatan yang membawa pengembangan. Sifat hukum dari sistem kedaulatan hukum negara dan kontrak, karena hanya mengakui hukum terorganisasi yang ditetapkan terlebih dahulu, mempercepat keruntuhannya dengan mengobarkan sengketa yang hebat dengan hukum-hukum spontanitas dan luwes yang dilahirkan oleh masyarakat ekonomi.

3.    SOSIOLOGI HUKUM GENETIS
Sosiologi hukum genetis harus menolak prasangka evolusionistis yang menyakini bahwa “benih” dari suatu perkembangan searah yang tidak dicampuri dari lembaga hukum dapat diketemukan dalam masyarakat primitif dan yang mengacaukan atau mencampuradukkan masalah tipologi hukum masyarakat dengan masalah mengenai asalnya. Dua masalah yang benar-benar menyangkut mengenai sosiologi hukum genetis adalah: (a) Penelaahan tentang regularitas sebagai tendensi-tendensi perubahan di dalam setiap tipe sistem hukum, dan (b) Penelaahan faktor-faktor regularitas dari perubahan sedemikian itu di dalam kehidupan hukum pada umumnya.

a.    Sebagai Tendensi-Tendensi Perubahan
Regularitas di dalam perubahan yang dapat dilaksanakan bagi kehidupan sosial hanya dapat  dikenakan ke lapangan makrososiologi disebabkan oleh adanya hubungan dengan struktur dan saling kait-mengkait antara kelompok-kelompok; keseluruhannya tidak dapat dikenakan pada lapangan mikrososiologis. Dilain pihak, keteraturan-keteraturan ini bukanlah “hukum” evolusi yang bersifat statis maupun dinamis, karena sifatnya yang sangat tidak menetu yang  menggambarkan kenyataan sosial dan kenyataan hukum (berhubungan dengan lambang-lambang dan nilai-nilai kolektif). Ketentuan-ketentuan di lapangan ini hanyalah merupakan “sesuatu yang bersifat kebetulan” (Weber) “probabilitas” berupa hal-hal yang tidak dapat diramalkan terlebih dahulu. Itulah sebabnya maka kita menamakannya “keteraturan yang merupakan kecenderungan”. Akhirnya, sebagaimana kita katakana di atas, keteratuan-keteraturan berupa tendensi-tendensi itu dapat ditetapkan hanya untuk satu tipe msyarakat yang menyeluruh.
Keteraturan bersifat umum dari perubahan lembaga-lembaga yang menurut beberapa ahli sosiologi telah mengakuinya, dapat dikembalikan kepada: gerak dari keunggulan undang-undang terhadap kontrak (Spencer dan H. Maine); perluasan dan generalisasi lingkungan orang-orang yang terikat pada tata tertib hukum yang sama (Tarde); menggantikan yang progresif dari hukum restuitif untuk hukum represif dan perkembangan sejajar dari peranan negara dan kontrak (Durkheim); pengadaan (multiplication) dan perjalinan yang semakin intensif dari pengelompokan-pengelompokan khusus dan undang-undangnya, yang menyebabkan upaya memperteguh hak-hak individu (yang tersebut terakhir ini memperoleh kebebasan karena perjuangan antara kelompok-kelompok dan mereka tidak saling batas-membatasi, ef. Bougle, Les idees egalitaries, 1899); rasionalisasi dan pelogisan (logication) hukum yang semakin meningkat (Weber). Sebenarnya segala keteraturan atau regularitas ini hanya berlaku bagi perubahan-perubahan hukum dalam tipe-tipe masyarakat tertentu, dan teristimewa masyarakat primitif. Masalah ini menjadi lebih rumit lagi karena pada kenyataannya, bahwa setiap masyarakat yang menyeluruh dan setiap sistem hukum yang bersesuaian dengan masyarakat yang demikian itu adalah suatu mikrokosmos kerangka-kerangka hukum dan jenis-jenis hukum, sehingga gerak-gerik yang berlawanan dapat terjadi di dalam satuu tipe yang sama, sebagaimana usaha yang kita lakukan untuk menetapkannya ketika mengkritik tesis Durkheim.
Keteraturan-keteraturan atau regularitas dari perubahan yang mungkin dapat dilihat pada sistem patriarkal adalah suatu tendensi ke arah pembentukan keluarga-keluarga atas dasar harta kekayaan (harta pusaka) karena dibagi-bagi antara ahli-ahli warisnya. Hal ini membawa pertentangan antara hukum yang dimiliki oleh kelompok-kelompok keluarga yang sebenarnya dan hukum dari kelompok domestik politik yang dalamnya unsur politik sebenarnya lebih kuat, sementara itu, unsur aktif tumbuh di dalam kelompok domestik politik, yang hukumnya, yang karena menjadi lebih berlaku secara efektif dan lebih diakui secara formal, mulai membatasi hukum kelompok-kelompok berdasarkan pertalian darah, yang dalamnya hukum intuitif dan hukum adat memegang peranan penting.
Sistem hukum yang berdasarkan yang mengutamakan negara territorial dan otonomi yang merupakan kehendak inidvidu mempunyai corak khas sebagai berikut: pertama, langkah-langkah maju secara progresif ke arah persamaan hak-hak, bermula dari persamaan dihadapan kekuasaan politik menuju kepada persamaan dihadapan hukum, kemudian persamaan hak-hak sipil dan akhirnya kepada hak-hak politik, termasuk di dalamnya akan kemerdekaan. Kedua, ada kecenderungan ke arah “hukum rasional yang mendahului perombakan-perombakan hukum positif (peranan yang bertambah besar dari “utopia” dalam hukum). Tendensi-tendensi lainnya adalah berupa gerak ke arah mobilitas dan kenyataan dapat dipindah-pindahkan semua hak perseorangan, yang khususnya diperlihatkan dalam semakin diutamakannya “hukum kepercayaan” atas hukumyang myata (E. Levy); kesukaran yang makin meningkat bagi hukum kepercayaan dan bagi hukum negara untuk menembus ke dalam kehidupan batin kelompok-kelompok ekonomi yang dikuasai oleh hukum otoritas di daerah kekuasaan hukum yang resmi. Itulah sebabnya, maka ada suatu pendalaman yang berturut-turut dari ketidakseimbangan antara tata tertib hukum negara dan kerangka hukum masyarakat ekonomi.
Dalam sistem hukum sekarang, yang mengalami perliahan sebagaimana telah kita perlihatkan, ada tendensi-tendensi yang bertentangan ke arah demokrasi pluralistis dank e arah totaliterisma. Jelaslah, bahwa tidak ada keteraturan dalam gerak dapat ditentukan sebelumnya. Keteraturan-keteraturan lainnya tidak dapat disangkal lagi berjalan sejajar dengan dekandensi hukum undng-undang dari negara dan kontrak, suatu langkah kembali menuju ke arah pengkhususan peraturan-peraturan yang semakin sering dilakukan, yang berlaku bagi lingkungan-lingkungan terbatas dari pihak-pihak yang berkepentingan; memperkuat secara progresif dari kerangka hukum sosial atas kerugian yang dialami hukum individual; pertumbuhan peranan hukum ad hoc dan hukum intuitif atas kerugian hukum yang diakui sebelumnya, dari pengaruh kebiasaan, pertumbuhan di dalam hukum yang diakui sebelum adanya pernyataan-pernyataan sosial, praktek pengadilan dan praktek lainnya, persetujuan-persetujuan kolektif, dekrit, dan lain-lain, semuanya atas kerugian yang dialami perundang-undangan negara; perjuangan yang semakin sengit antara kerangka-kerangka hukum dari berbagai golongan dan profesi.

b.    Faktor-Faktor yang Intrinsik dan Yang Ekstrinsik
Faktor-faktor haruslah dibedakan dengan jelas dari sebab-sebab dalam arti yang sesungguhnya. Pembedaan ini berlaku baik bagi ilmu alam amupun ilmu sosial. Misalnya,untuk menerangkan meletusnya batu karang, daya perlawanan batu karang, dinamit dan api adalah faktor-faktor, sedangkan sebabnya yaitu tenaga dan meluapnya gas. Mengenai fenomena sosial, maka penelaahan sebab musabab pada suatu pihak dan faktor-faktor dilain-lain, adalah sulit sekali karena hal-hal yang tersebut ini: (a) sebab dari fakta-fakta sosial selalu terletak di dalam “fenomena sosial total” (menurut Cooley di Amerika dan Mauss di Perancis); jikalau berbagai aspek masyarakat harus diterangkan, maka aspek-aspek itu haruslah diintegrasikan ke dalam keseluruhan yang saling berkaitan dan dari aspek-aspek itu harus dipisahkan secara tidak sewajarnya; (b) fenomena total, yang benar-benar merupakan “sebab-sebab” sosial yang nyata, merupakan tipe-tipe kualitatif dari masyarakat-masyarakat yang menyeluruh dan karena itu keterangan sebab musabab berlaku dalam sosiologi hanya dalam tipe khusus yang berkaitan dengannya; (c) berbagai faktor sosial yang hanya merupakan aspek-aspek abstrak dari suatu keseluruhan yang tunggal yang menjelma dalam suatu tipe yang menyeluruh yang kualitatif, adalah saling berjalinan dan saling pengaruh-mempengaruhi. Jika misalnya, dasar ekologis, ekonomi, agama, magi, moral dan sifat pengetahuan yang berkuasa adalah faktor-faktor transformasi, dari kenyataan sosial, maka kenyataan hukum ini pada gilirannya merupakan faktor transformasi dari setiap fenomena ini, dan pada umumnya masing-masing ada dalam keadaan yang sama dilihat dari sudut pandang ini.
Dasar Ekologi Masyarakat dan Hukum. Lapisan bawah materiil dari masyarakat, yang pada dasarnya bersifat demografis dan geografis yakni volume serta kepadatan penduduk, cara penyebarannya di bumi dan bahkan sifat penyebarannya tidak dapat disangkal lagi adalah faktor-faktor dari gerak umum kehidupan sosial (tujuan penelaahan morfologi sosial dalam arti yang sebenarnya) dan gerak aspek-aspeknya yang khusus: ekonomi, moralitas, dan lain-lain, yang oleh Halbwachs dinamakan morfologi sosial “dalam arti seluas-luasnya dari istilah itu.
Durkheim, Mauss, dan Halbwach yang membuat telaah-telaahan penting mengenai akibat-akibat serta pengaruh-pengaruh volume serta kepadatan penduduk dalam masyarakat, selalu menegaskan bahwa kepadatan materiil itu sendiri dapat dipengaruhi oleh “kepadatan moral”. Durkheim percaya, ia dapat membuktikan bahwa dalam masyarakat-masyarakat yang bersifat ekstensif dan juga sangat padat penduduknya, di situ hukum restitutif bersesuaian dengan kesetiakawanan organis memegang peranan lebih penting daripada hukum menggunakan contoh khusus tentang perubahan-perubahan menurut musim dalam masyarakat-masyarakat Eskimo, berusaha menunjukkan beberapa sistem hukum suku-suku primitif berlainan dalam musim dingin  dan dalam musim panas. “hukum musim dingin”, katanya sangat erat hubungannya dengan hal bertempat tinggal bersama, kenang-kenangan akan klan, dan diresapi oleh agama dan tendensi-tendensi kolektivitas. “hukum musim panas” yang mengatur kehidupan kelompok-kelompok kecil yang bertebaran, mempunyai sifat yang lebih menguntungkan individulisme. Halbwach memperlihatkan berbagai akibat dari luas tanah serta kepadatan penduduk dan juga cara berkumpul (di pedusunan, desa-desa yang bertebaran, kota-kota yangsedang besarnya, pusat-pusat perkotaan) terhadap organisasi kehakiman, struktur dan berfungsinya pengadilan, hubungan antara hakim-hakim dan mereka yang tunduk kepada pengadilan-pengadilannya dan akhirnya rezim-rezim politik.
Ekonomi dan Hukum. Tidak dapat disangkal bahwa ada hubungan erat antara hukum dan ekonomi, keduanya saling mempengaruhi secara timbal balik. Ahli-ahli sosiologi Inggris, Hobhouse, Ginsberg dan Wheeler dalam buku mereka, The Material Culture and Social Institutions of the Simple People (1930), telah berusaha memperlihatkan adanya suatu hubungan fungsional antara hukum dan ekonomi dengan mempergunakan statistik, dengan menunjukkan adanya kadar hubungan yang tinggi bagi masyarakat primitif, yang memang sungguh dapat dilakukan bagi tipe-tipe masyarakat lainnya, khususnya masyarakat borjuis dalam taraf peralihan dewasa ini.
Konsepsi Marx mengenai keutamaan faktor ekonomi adalah berdasarkan premis-premis rangkap yang dapat diragukan kebenarannya. Pertama, bahwa hukum hanya untuk suatu proyeksi ideologis, suatu epifenomena dari tenaga-tenaga produktif, yang berarti bahwa hukum tidak mempunyai kenyataan sosial sendiri. Kedua, konsepsi Marx tersebut seluruhnya (Marx menulis bahwa “keseluruhan hubungan-hubungan produksi itulah yang dinamakan masyarakat”, dan Die marxistische Geschichts-, Gesellschafts-und Staatstheorie, 1923, dua jilid, secara panjang lebar mendalami dan membenarkan penyamaan ini). Akhir tesis Marx sampai kepada suatu tautologi: jika ekonomi dan kenyataan sosial identik, maka jelaslah adanya sifat ketergantungan secara sepihak dari hukum kepada tenaga-tenaga produksi, karena perubahan-perubahan dari fenomena sosial hanya ada dalam masyarakat secara keseluruhanya, tidak diluarnya, dan justru demikianlah interpretasi Marxistis tentang ekonomi, yakni ekonomi tidak dianggap sebagai faktor melainkan sebagai sebab.
Konsepsi Stammler, yang merupakan reaksi terhadap marxisme, melebih-lebihkan kebalikannya, Stammler, menjadi tidak dapat dipengaruhi oleh ekonomi, karena ekonomi ini hanya merupakan benda inderawi masyarakat yang dibentuk oleh hukum. Tetapi setelah menyangkal kemudian untuk menganggap hukum atau ekonomi sebagai faktor-faktor, Stammler mebuat hukum tidak dapat berubah strukturnya dan member tempat yang lebih utama daripada ekonomi, baik aksiologis maupun genetis. Selain sangat bertentangan dengan pandangan metodologis, tesis Stammler juga bertabrakan dengan fakta-fakta yang keras: misalnya sengketa-sengketa yang tidak terbilang banyaknya antara struktur-struktur hukum dan ekonomi. Seperti adanya bidang-bidang kenyataan sosial, yang didalamnya peraturan hukum tidak dapat diterapkan dan yang dipandang dari segi hukum adalah sterile (misalnya, bentuk-bentuk kemasyarakatan pasif dan pada kelompok-kelompok di mana sifat pasif merajalela); begitu pula halnya peranan sistem hukum dalam berbagai tipe masyarakat yang, menyeluruh, yang naik turun kadar intensitasnya.
Teori satu-satunya yang dapat diterima ialah konsepsi yang menyatakan bahwa  dalam berbagai tipe masyarakat yang menyeluruh, terkadang ekonomi, yang dengan mendahului kenyataan hukum, merupakan faktornya dan terkadang kenyataan hukum yang mengatur kenyataan ekonomi bergerak  lebih cepat daripada hukum; karena terkadang sangat lamban geraknya, maka perubahan-perubahan didalamnya sangat besar dipengaruhi oleh ekonomi. Tetapi tidak dapat disangkal pula, bahwa dalam masyarakat feudal kita melihat gerak yang lebih cepat dari hukum dibandingkan dengan ekonomi, terkadang menetapkan dalam keadaan-keadaan yang kaku (hukum raja feudal, monopoli-monopoli gilda), terkadang mendorongnya kepada persaingan bebas dan penumpukan barang-barang (hukum Romawi dan hukum kotapraja-kotapraja merdeka).
Sebaliknya, dalam masyarakat yang patriarkal hukum dan ekonomi satu sama lain saling mempengaruhi, sedang dalam masyarakat primitif dan apalagi dalam imperium teokratis-teokratis karismatis, hukum, ekonomi, agama dan magi, tidak dapat dibedakan satu sama lain, sehingga kepercayaan-kepercayaan yang supranatural menguasai hukum maupun ekonomi.
Agama, Moralitas, Pengetahuan dan Hukum. Agama, moralitas dan pengetahuan sebagai mentalitas kepercayaan dan kelakuan kolektif, ada persamaannya dengan hukum karena kenyataan bahwa semuanya secara khusus ada hubungannya dengan lapisan-lapisan kenyataan sosial simbolis dan rohani. Tetapi peranannya sebagai faktor-faktor perubahan dalam kenyataan hukum, berubah-ubah bersama-sama dengan tipe masyarakat, dan selain itu, setiap faktor ini tidak sama pengaruhnya terhadap hukum.
Agama dan lebih luas lagi, kepercayaan kepada supernatural memainkan peranan penting dalam kehidupan hukum masyarakat primitif dan masyarakat teokratis-karismatis. Dalam tipe-tipe masyarakat lainnya peranan agama berubah-ubah sesuai dengan intensitas kepercayaan dan struktur gereja dan juga menurut hubungan-hubungan dengan kelompok-kelompok lain. Tunduknya gereja kepada pemerintahan kota Purba, misalnya, banyak sekali mengurangi peranan agama sebagai faktor hukum. Kemerdekaan dan kedudukan-istemawa hukumnya dalam abad-abad pertengahan sangat menambah pengaruh agama Kristen atas hukum (meskipun terpisah dari kehidupan duniawi).
Pada masyarakat maju, yang didalamnya agama, moralitas dan hukum dibedakan satu sama lain, maka hubungan kenyataan hukum dan moralitas yang efektif sangat intensif. Hukum merupakan penglogisan dari nilai-nilai moral, yang geraknya dikekang oleh generalisasi dan penentuan kebutuhannya, ada penyesuaian antara tuntutan dan kewajiban. Dengan demikian hukum itu berubah secara langsung  sebagai fungsi dari perubahan moralitas. Tetapi yang demikian sama sekali tidak berarti, bahwa perubahan moralitas dan perubahan secara mutlak ada sejalan dengan masyarakat. Sebaliknya, ada sengketa-sengketa yang terus-menerus. Dan pada asasnya hukumlah yang pada umumnya terlambat dibelakang moralitas. Ada pun moralitas, dalam langkahnya yang lebih cepat daripada hukum, biasanya merupakan suatu faktor yang paling penting dalam perubahan-perubahan yang mungkin terjadi dalam hukum. Moralitas, karena strukturnya, adalah jauh lebih dinamis, lebih revolusioner, lebih bergerak, lebih mengarah kepada masa depan (dari sana dia mendahului pengarahannya) daripada realisasi-realisasi ekonomis, dan keseimbangan kekuatan-kekuatan daripada moralitas.
Pengetahuan sebagai suatu fenomena sosial dapat bertindak sebagai suatu faktor perubahan dalam kenyataan sosial di bawah dua segi. Pertama, pengaturan secara intelektual, yang sebagai suatu unsur dari semua hukum perubahan pula kepercayaan hukum dan kelakuan-kelakuan. Misalnya, cukuplah terjadi perubahan dalam gagasan tentang sebab musabab, materi, masyarakat, keperibadian, dan lain-lain, untuk membawa perubahan-perubahan yang hebat pada lembaga-lembaga hukum seperti tanggung jawab, milik, waris, kewajiban-kewajiban dan lain-lain. Kedua, pengetahuan bertindak sebagai suatu faktor dari perubahan-perubahan hukum dengan cara yang lebih berpusat dan terbatas. Pengetahuan itu turut terlibat dalam cara-cara mengenal atau mengakui hukum, mempengaruhi sumber-sumber formal dari hukum. Bahkan orientasi dan pendidikan intelektual para hakim, ahli-ahli hukum di abad-abad pengetahuan, para hakim, jaksa dan guru-guru besar dalam hukum dewasa ini. Makin dirasionalisasi dan diduniawaikan, sistem hukum itu, semakin kuat pengaruh pengetahuan itu atas kenyataan hukum.
Psikologi Kolektif dan Hukum. Sebagai lapisan yang terdalam dari kenyataan hukum, yang menembusi segala penjelmaan dan aspeknya, mentalitas kolektif itu sesungguhnya ada di bawah segala faktor yang telah disebut satu per satu. Psikologi kolektif mempengaruhi hukum dengan tidak langsung melalui agama, moralitas, pengetahuan, dan bahkan melalui ekonomi serta dasar marfologis dari masyarakat. Tidak bisa dipungkiri bahwa kita pun harus memperhatikan akal budi kolektif sebagai faktor-faktor langsung dari kehidupan hukum.

KESIMPULAN
Berdasarkan dari uraian di atas maka dapat disimpulkan bahwa:
Dimana sosiologi diartikan sebagai ilmu yang mempelajari tentang masyarakat dan hukum merupakan ilmu yang mempelajari tentang kenegaraan; peraturan-peraturan yang dibuat oleh lembaga-lembaga yang berwenang untuk mengatur segala tingkah laku individu dan kelompok-kelompok dalam kehidupan bermasyarakat. Sedang sosiologi hukum merupakan ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang hukum dengan segala aspek gejala sosial dalam lingkungan bermasyarakat. Adapun peletak-peletak dasar dari sosiologi hukum antara lain: Durkheim, Duguit, Levy, Hauriou, Max Weber, Eugene Ehrlich, O.W. Holmes, Roscoe Pound, dan Benyamin Cardozo.
Dalam pembahasan ini ada tiga jenis sosiologi hukum yang diuraikan yakni sosiologi hukum sistematis (mikrososiologi hukum), sosiologi hukum diferensial yang terdiri dari tipologi hukum dari pengelompokan- pengelompokan khusus dan tipologi hukum masyarakat- masyarakat yang menyeluruh, dan terakhir sosiologi hukum genetis.


DAFTAR PUSTAKA
Akshawa. 2012. Jenis - Jenis Sosiologi Hukum.
Novriandra. 2012. Batasan Sosiologi.
Plengdut. 2013. Pembagian Cabang - Cabang Sosiologi.

Berlangganan update artikel terbaru via email:

0 Response to "Batasan, Pembagian Dan Jenis Sosiologi"

Post a Comment

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel